Deteksionline.com, Jakarta – Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020 s/d 2022.

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan MA selaku Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment sebagai tersangka karena diduga terilibat dalam kasus tersebut.

“Adapun 1 orang Tersangka tersebut yaitu MA selaku Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment,” Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, (Selasa 24/1/2023).

Tersangka baru berinisial MA diduga bekerja sama dengan Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL) untuk menetapkan PT HWI sebagai pemenang pemenang tender pengadaan BTS 4G pada BAKTI Kominfo.

“Peranan Tersangka dalam perkara ini yaitu bahwa yang bersangkutan sebagai Account Director PT Huawei Tech Investment (PT HWI) telah secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat dengan Tersangka AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G pada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika sedemikian rupa sehingga ketika mengajukan penawaran harga, PT HWI ditetapkan sebagai pemenang,” Ungkap Ketut.

Selanjutnya, Ketut menambahkan, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS selanjutnya akan melakukan penahanan terhadpa tersangka MA di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari kedepan.

“Untuk mempercepat proses penyidikan, Tersangka MA dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 24 Januari 2023 s/d 12 Februari 2023,” ungkapnya.

Tersangka MA dijerat menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, Kerjaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka yaitu Tersangka AAL, Tersangka GMS, Tersangka YS, dan Tersangka MA. (Nando)