Deteksionline.com, Jakarta – Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, Otto Hasibuan diduga ikut terlibat dalam pemalsuan bukti yang digunakan didalam kasus gugatan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP Apkomindo).

Otto Hasibuan diduga mengikuti permainan kliennya dalam gugatan Hak Cipta logo dan kepengurusan yang sah DPP Apkomindo di PN Jakarta Pusat dengan perkara No. 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Jkt.Pst ditahun 2017.

Ketua Umum DPP Apkomindo, Soegiharto Santoso mengatakan, Otto Hasibuan menjadi kuasa hukum dari lawannya dalam gugatan atas kepengurusan Apkomindo yang sah.

“Seharusnya intuisi Otto Hasibuan sebagai pakar hukum ini tidak menjadi tumpul, sebab bagaimana mungkin terjadi satu kali peristiwa Munaslub Apkomindo tertanggal 02 Februari 2015 bisa terdapat 3 (tiga) versi kepengurusan,” Ungkap Soegiharto Santoso, di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Selama gugatan pemalsuan tersebut, Soegiharto Santoso juga mengaku mendapatkan berbagai diskriminasi dari klien pengacara kondang Otto Hasibuan.

Ketua Umum DPP Apkomindo yang juga merupakan wartawan senior tersebut mengaku dirinya sempat ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul. Namun ia divonis bebas oleh majelis hakim karena tidak terbukti bersalah.

“Saya sempat ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul dan setelah melalui proses 31 kali sidang perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl di PN Bantul dinyatakan tidak bersalah serta upaya Kasasi JPU atas nama Ansyori, SH dari Kejagung RI telah ditolak oleh MA,” Ungkapnya.

Soegiharto mengaku hingga saat ini ada tiga Versi yang terungkap dalam proses gugatan mengenai struktur kepengurusan DPP Apkomindo.

Dalam versi pertama, Rudi Rusdiah dinyatakan sebagai Ketua Umum, Rudy Dermawan Muliadi selaku Sekretaris Jenderal dan Suharto Juwono selaku Bendahara, sesuai dengan bukti jejak digital pemberitaan hasil Munaslub, dan sesuai memori kasasi yang dibuat dan ditandatangani tanggal 01 Oktober 2020 oleh Filipus Arya Sembadastyo dan Josephine Levina Pietra dari kantor hukum Kula Mithra Law Firm, kelanjutan perkara No: 340/PDT/2017/PT.DKI junto Perkara No: 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM.

Kemudian dalam versi yang kedua Rudi Rusdiah selaku Ketua Umum, Rudy Dermawan Muliadi selaku Sekretaris Jenderal dan Ir. Kunarto Mintarno selaku Bendahara, sesuai dengan bukti akta No. 55, tanggal 24 Juni 2015, serta yang tertuliskan pada bukti surat eksepsi dan jawaban dari Kantor Otto Hasibuan & Associates yang dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Oktober 2020 oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. dan Sordame Purba, SH., serta Kartika Yustisia Utami, SH. dalam perkara No: 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Selanjutnya versi ketiga Rudy Dermawan Muliadi selaku Ketua Umum dan Faaz Ismail selaku Sekretaris Jenderal serta Adnan selaku Bendahara, sesuai dengan bukti surat gugatan dari Kantor Otto Hasibuan & Associates yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 21 Agustus 2018 oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. dan Sordame Purba, SH. serta Nurul Firdausi, SH., dalam perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL.

Atas ketiga versi tersebut, ia menilai ada pemalsuan yang dilakukan oleh pihak tergugat yang menggunakan jasa dari kantor hukum Otto Hasibuan & Associates sehingga muncul tiga versi kepengurusan Apkomindo.

“Ketika usai sidang perkara No: 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 pihak Sordame Purba, SH. dan Nurul Firdausi, SH yang mewakili Kantor Otto Hasibuan & Associates kabur meninggalkan saat beberapa media menanyakan “Apakah pihak Bang Otto Hasibuan turut terlibat dalam dugaan pemalsuan dokumen atau sebagai korban juga,” Pungkasnya. (Nando).