Deteksionline.com,Jakarta – Sidang gugatan keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP Apkomindo) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin, 28 November 2022.

Ketua Umum DPP Apkomindo, Soegiharto Santoso mengatakan Musyawarah Nasional (Munas) Apkomindo tertanggal 13 hingga 15 Februari 2015 dihadiri 20 DPD APKOMINDO, antara dengan jumlah 80 orang yang hadir.

“Sedangkan Munaslub Apkomindo 2015, tertanggal 02 Februari 2015 berlangsung hanya beberapa jam saja, bahkan tidak dihadiri oleh satu DPD APKOMINDO sama sekali, dengan jumlah peserta yang hadir hanya 11 orang dan tidak memiliki daftar hadir, serta pihak Tergugat II atas nama Faaz Ismail
tidak hadir, jadi tidak mungkin pada tanggal 02 Februari 2015 terpilih sebagai
Sekjen DPP Apkomindo, akan tetapi dalam surat gugatan di PN Jaksel dengan Perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL dituliskan terpilih sebagai Sekjen DPP Apkomindo? Sehingga menjadi jelas dugaan pemalsuannya pada surat
gugatan yang terdapat pada,” Kata Soegiharto usai menjalani persidangan.

Hoky sapaan akrab Ketum Apkomindo mengatakan, dokumen surat gugatan itu diduga palsu karena tidak sesuai dengan fakta peristiwa Munaslub Apkomindo tertanggal 02 Februari 2015 dan tidak sesuai dengan akta notaris tentang peristiwa Munaslub Apkomindo tertanggal 02 Februari 2015, serta tidak ada dokumen permintaan tertulis 2/3 dari jumlah DPD Apkomindo yang sah untuk penyelenggaraan Munaslub sesuai AD/ART.

“Surat Gugatan perkara nomor: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM dan Sordame Purba, SH serta Nurul Firdausi, SH., bahwa didalam surat Gugatan tertuliskan hal yang tidak sesuai fakta dan juga tidak sesuai dengan Akta No. 55 milik Tergugat
I,” Ungkapnya.

Selain itu, ia juga meminta Otto Hasibuan harus mampu menunjukan bukti foto dan dokumen tentang dokumentasi peristiwa Munaslub yang memperlihatkan Rudy Dermawan Muliadi terpilih sebagai ketua umum, Faaz Ismail sebagai sekretaris jenderal, dan Adnan sebagai bendahara umum terpilih.

“Dimana hingga saat ini Para TERGUGAT tidak dapat membuktikan daftar hadir dan tidak dapat membuktikan foto dokumentasinya, serta sangat bertentangan dengan Akta Notaris Nomor: 55, tertanggal 24 Juni 2015 yang dibuat oleh
Notaris Anne Djoenardi SH, MBA milik Tergugat I. akan tetapi ajaibnya bisa menang di PN JakSel dengan Perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL dan bisa menang pula di PT DKI
Jakarta Perkara No. 235/PDT/2020/PT DKI serta bisa menang pula di MA dengan perkara No. 430 K/Pdt/2022, sehingga Penggugat melakukan upaya hukum PK dan akan melakukan upaya EKSAMINASI PUBLIK atas tiga putusan tersebut,”tutupnya.(Nando).