Deteksionline.com, Jakarta – Keberhasilan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut merupakan berkat bimbingan dan arahan dari Bada Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal itu diakui oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Acara Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 dan Exit Meeting BPK RI dalam rangka pelaksanaan intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester I Tahun Anggaran 2022.

“Untuk kesekian kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara beserta jajaran dan staf koreksi. Petunjuk dan rekomendasi yang disampaikan telah memotivasi segenap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan, demi penyempurnaan praktek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan agar menjadi lebih baik lagi,” Kata Jaksa Agung, di Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Jaksa Agung menyampaikan dapat opini WTP dalam lima tahun berturut-turut merupakan suatu pencapaian yang tentunya berkat evaluasi, bimbingan dan arahan dari BPK RI. Keberhasilan tersebut atas bimbingan dan petunjuk dari mitra kerja BPK RI menuju pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan berkualitas.

“Pemeriksaan ini tentunya akan dilakukan dalam rangka menilai, menguji, dan mengevaluasi informasi keuangan dalam laporan keuangan sebagaimana yang disajikan, dengan mendasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Ikhtiar tersebut menjadi penting mengingat dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), hasil pemeriksaan BPK RI dapat dijadikan sebagai parameter bagi setiap instansi pemerintah berkenaan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka mengelola keuangan negara yang di lingkungannya,” ujarnya.

Untuk itu, Jaksa Agung menyampaikan, pihaknya berkomitmen penuh dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pengelolaan anggaran keuangan negara secara benar, tepat, transparan, dan akuntabel, hal ini diperlukan guna menghindari adanya penyimpangan dan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara.

“Saya berharap kegiatan ini jangan dipandang hanya sebagai rutinitas tahunan belaka. Namun, kegiatan ini merupakan sebuah momentum dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara dan sudah sepatutnya kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara sungguh-sungguh dengan menjalin sinergi antara Tim Pemeriksa dan satuan kerja yang menjadi sampling pemeriksaan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung juga menyampaikan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Nyoman Adhi Suryadnyana dan Dr. Akhsanul Khaq, beserta segenap jajaran yang dalam waktu 45 hari melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab konstitusionalnya untuk memastikan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kejaksaan RI, telah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Terima kasih atas koreksi, evaluasi, masukan dan petunjuk perbaikan atas temuan dalam pemeriksaan atas pelaksanaan intensifikasi PNBP Semester I Tahun 2022. Hal tersebut sangatlah penting bagi kami dalam melakukan pengelolaan keuangan negara tersebut. Semoga apa yang telah menjadi kekurangan kami dalam pengelolaan tersebut dapat segera diperbaiki dan kedepannya diharapkan kekurangan dan kesalahan serupa tidak akan terulang kembali,” ucap Burhanuddin.

Dalam kesempatan itu, Anggota I BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan kegiatan merupakan pemeriksaan interim sebagai pemeriksaan pendahuluan yang akan dilakukan pada awal tahun, dan sekaligus melakukan pamitan atas pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Kehadiran kita disini sebagai komitmen bersama untuk menyamakan persepsi atas pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran yang kredibel dan akuntabel. Seluruh kegiatan yang kami lakukan untuk memitigasi resiko penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan. Memang masih banyak kelemahan-kelemahan yang masih kita temukan secara administrasi terutama terkait dengan penerimaan PNBP, penyelesaian uang pengganti belum optimal di beberapa perkara yang sudah incraht, upaya penyelesaian barang rampasan dari Pusat Pemulihan Aset belum maksimal, penyelesaian Barang Milik Negara (BMN) belum maksimal,” ujar I Nyoman Adhi Suryadnyana.

Oleh karenanya, lanjutnya, kedepannya harus didorong bersama penyelesaian sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran, dan berharap tidak ada lagi temuan yang berulang. BPK RI akan memberikan rekomendasi sekaligus jalan keluar penyelesaian masalah-masalah yang sudah lama atau bertahun-tahun.

“Kehadiran BPK RI dan Kejaksaan RI sebagai mitra adalah kolaborasi penyelesaian masalah-masalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset serta BMN dapat diselesaikan dengan baik. BPK RI juga mengapresiasi bahwa Kejaksaan RI telah menyelesaikan rekomendasi sebanyak 81,6% dan hal tersebut menunjukkan komitmen kuat dan bagus untuk menghilangkan seluruh temuan yang ada,” pungkasnya. (Nando).