Deteksionline.com, Jakarta – Penurunan baliho milik Anggota DPD RI Andi Nirwana, sangat di sayangakan sekali. Bahkan penurunan baliho itu terkesan dipaksakan oleh Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten, Bombana, Sulawesi Tenggara serta mengabaikan pemberitahuan terhadap pemilik baliho.

Ketua Pemuda Pembagunan Indonesia (Ampi) Kabupaten, Bombana, Sulawesi- Tenggara, Arsan Arsyad mengatakan, penurunan terhadap baliho itu, seharus nya dilakukuan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi itu dilakukan untuk menyampaikan kepada pengelola atau pemilik baliho.

Beberapa hari terakhir, pasca Kebijakan Penjabat Bupati Bombana yang tertuang dalam Penegakan Perda  Nomor 08 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

“Sebagai pengganti sementara kepala daerah, penjabat bupati bombana, memiliki tugas dan wewenang menggantikan kepala daerah definitif. Harusnya penjabat hadir untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, budaya dan politik di daerah. Baik itu ketentraman dan ketertiban masyarakat,”kata Arsan Arsyad, dalam keterangan tertulis Minggu, (22/11/22).

Tetapi ironisnya, daerah yang diprakarsai yang sifatnya sementara justru melukai hati sebagian masyarakat, tokoh politik, dan juga pejabat tinggi negara (Anggota DPD RI) Hj. Andi Nirwana.

“Sebagai mahasiswa saya hanya berharap, agar Bapak Penjabat Bupati Bombana harus hadir memberikan solusi yang menyejukkan, bukan justru menghilangkan jejak dan menghunuskan pedang perdanya yang menyakiti hati masyarakatnya sendiri,” tegasnya.

Banyak hal yang menjadi sangat urgen dibanding menurunkan baliho dengan cara paksa, arogan dan merugikan orang lain.

“Perlu Bapak Penjabat tahu, bahwa stabilitas Investasi didaerah yang selalu Bapak gaungkan sampai ditingkat eksekutif meeting dijakarta tidak akan berjalan lancar jika stabilitas politik dan masyarakat tidak terjaga,” katanya.

Karena jika tidak, maka akan lahir asumsi-asumsi liar terkait kebijakannya.

“Dan saya berharap , Agar bapak Mendagri dapat evaluasi Pj. Bupati Bombana,” harapannya.

Terpisah, senator asal Sulawesi Tenggara, Andi Nirwanan menyikapi adanya penurunan baliho yang dinilai sepihak, yang dilakukan oleh Sat Pol PP Kabupaten Bombana tersebut.

“Selaku Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ini saya menyampaikan keberatan dan sangat menyayangkan atas tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana,” ucapnya.

Baliho yang bertuliskan ‘Sukseskan Pengukuhan Ikatan Alumni Unhas Kabupaten Bombana Tahun 2022, dan Selamat Hari Pahlawan’ tersebut merupakan miliknya.

“Dan itu baliho milik saya, namun diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bombana, pada Kamis-Jumat (17-18) November 2022 lalu,” imbuhnya.

Dengan alasan, penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) serta menjalankan instruksi penjabat Bupati Bombana, ungakap Andi Nirwan Sebbu, yang juga sebagai Anggota Komite I DPD RI, Sabtu (19/11).

Pemasangan baliho milik saya sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), karena tidak mengotori, tidak mengganggu, dan tidak merusak fasilitas umum, serta sesuai kesadaran akan tanggung jawab keindahan lingkungan. Hal demikian, karena baliho saya dipasang di seluruh kabupaten/kota, termasuk salah satunya di Kabupaten Bombana, di papan-papan reklame yang bersifat permanen dengan konstruksi tetap, dan bukan dipasang menggunakan kayu atau sejenisnya, dan keberadaannya sudah bertahun-tahun.”

“Jika Pemerintah Kabupaten Bombana menganggap, bahwa itu melanggar, kenapa hanya balihonya saja yang diturunkan, sementara papan reklamenya tidak dibongkar,” ujar Hj. Andi Nirwana keheranan.

“Pemasangan baliho milik saya telah menunjuk pihak ke-tiga sesuai kontrak dan dibayar menggunakan uang negara. Tindakan penurunan secara sepihak tanpa melakukan konfirmasi dan komunikasi dengan pihak saya atau pihak ke-tiga ini, jelas telah merugikan saya, dan ini mencerminkan sikap arogansi Pemerintah Daerah dalam menjalankan peraturan yang sudah ada,” bebernya.

“Saya selaku anggota Komite I DPD RI yang mitra kerja dengan Mendagri, tentu berharap, agar bapak Mendagri dapat segera cepat mengambil langkah dapat mengevaluasi terhadap Pj. Bupat bombana,” tutupnya. (Bs).