Deteksionline.com, Jakarta – Sangat disayangkan ada dua baliho Senator Anggota DPD RI, Hj. Andi Nirwana, yang diturunkan oleh Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Kabupaten, Bombana.

Baliho tersebut bertuliskan, sukseskan pengukuhan ikatan Alumni Unhas Kabupaten, Bombana tahun 2022, dengan berlatar belakang merah dimana dibagian sudut bawah kanan terlihat wajah Andi Nirwana, dengan mengunakan baju dan hijab berwarna merah.

Sedangkan poster kedua bertuliskan ucapan “Selamat  hari Pahlawan Nasional”.  Beground poster ini kombinasi warna merah dan putih.

Sementara, wajah Andi Nirwana berada ditengah dengan posisi melebihi setengah tinggi Baliho. Di dua Baliho tersebut mengucapakan dengan mengatasnamakan posisi nya sebagai anggota DPD RI.

“Hj. Andi Nirwana Sebbu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ini menyampaikan keberatan dan sangat menyayangkan tindakan secara sepihak pemerintah Kabupaten Bombana yang menurunkan Baliho “Sukseskan Pengukuhan Ikatan Alumni Unhas Kabupaten Bombana Tahun 2022, dan Selamat Hari Pahlawan” milik saya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bombana pada hari Kamis-Jumat 17-18 November 2022 dengan alasan penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) serta menjalankan instruksi Penjabat Bupati Bombana,” ungakap Andi Nirwan, Sebbu, Sabtu (19/11/22) yang menjabat Sebagai Anggota Komite I DPD RI.

Terkait hal tersebut, berikut ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan:

Pertama, pemasangan baliho milik saya sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) karena tidak mengotori, tidak mengganggu, dan tidak merusak fasilitas umum serta sesuai kesadaran akan tanggung jawab keindahan lingkungan karena baliho saya dipasang di seluruh kabupaten/kota termasuk salah satunya di kabupaten Bombana, di papan papan reklame yang bersifat permanen dengan konstruksi tetap, bukan dipasang menggunakan kayu atau sejenisnya. dan keberadaannya sudah bertahun tahun. Jika pemerintah Kabupaten bombana menganggap bahwa itu melanggar kenapa balihonya saja yang diturunkan sedangkan papan reklamenya tidak dibongkar.

Kedua, pemasangan baliho milik saya telah menunjuk Pihak Ketiga sesuai kontrak dan dibayar menggunakan uang negara, tindakan penurunan secara sepihak tanpa melakukan konfirmasi dan komunikasi dengan Pihak Saya atau pihak ketiga ini telah merugikan saya dan ini mencerminkan sikap arogansi Pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan yang sudah ada.

Ketiga, baliho yang dipasang bukan reklame komersial sesuai Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak Reklame dan tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sesuai pasal 3.3.d dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, yaitu reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak termasuk sebagai objek pajak reklame;

Keempat, sehubungan dengan point 3 (tiga) di atas, selaku Anggota DPD RI yang merupakan Pejabat Negara mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang secara otomatis adalah bagian dari Pemerintah yang memasang baliho dengan tema di atas merupakan bentuk program publikasi yang menjadi salah satu tugas sebagai Anggota DPD RI pada setiap event dan momentum skala nasional maupun daerah diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kelima, pada prinsipnya, saya selaku Anggota DPD RI sangat menghargai aturan yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, sepanjang ada aturan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana seharusnya membuat aturan terkait baliho/reklame non komersial sebelum melakukan penertiban agar masyarakat atau siapapun yang akan memasang baliho dan sejenisnya tidak melanggar aturan Pemerintah Daerah setempat dan Kejadian penurunan baliho milik saya hanya terjadi di Kabupaten Bombana. Apakah Kabupaten Bombana memiliki aturan sendiri yang berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tenggara? Kebijakan ini tentu sangat kami sayangkan.(Bs).