Deteksionline.com, Jakarta – Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mentukan nomor urut partai politik (Parpol) yang bakal bertarung di pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Kebijakan KPU tersebut, menuai pro dan kontra dan dinilai sebagai diskriminasi kepada sebagai partai kecil yang bakal berkotestasi di Pemilu 2024 mendatang itu.

Juru Bicara Milenail dari Patai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mikhael Benyamin Sinaga mengatakan, sebagai milenial di PKB, saya melihat hal ini sangat positif, untuk semua partai yang berpartisipasi di Pemilu 2024, dan tidak hanya di partai besutan Gus Muhaimin Iskandar.

“Pertama, alat-alat peraga yang dipakai di Pemilu sebelumnya, masih bisa digunakan kembali. Jadi ini penghematan besar, karena kita tahu selama ini biaya mengadakan pemilu itu sangat besar,” kata Mikhael kepada awak media, Sabtu (19/11/2022).

Jika ada partai politik (Parpol) yang tak setuju dan menganggap kebijakan ini sebagai diskriminasi terhadap partai kecil, kata Mikhael, merupakan sebuah anggapan yang sangat keliru besar.

“Berarti partai-partai yang tidak setuju itu, ingin memboroskan Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) untuk hal yang sia-sia,” tegasnya.

Kalaupun ada partai baru yang ingin membuat isu soal diskriminasi dalam Pemilu, timpal Mikhael, seharusnya isu isu yang diangkat itu lebih intelektual seperti program. Jangan mempermasalahkan hal yang sepele seperti nomor urut yang bakal dijadikan sebagai sebuah isu.

“Ini Perppu Pemilu sedang disusun pemerintah, apakah persoalan nomor urut mendesak masuk di dalam salah satu substansi Perppu?,” tanya pengusaha muda itu lagi.

Menurut Mikhael, tidak ada untungnya menempatkan nomor urut, pada partai politik yang akan berpartisisipasi pada pesta demokrasi di negeri ini, yang dihelat setiap lima tahun tersebut.

“Terbukti itu tidak pengaruh ke perolehan suara, tapi kualitas kader dari paling atas yaitu ketua umum sampai ke ranting itulah yang menentukan dari pada sekedar nomor urut saja,” timpalnya.

Dengam tegas, pengusaha muda itu juga mempertanyakan tetkait soal diskriminatif, dan apa fasilitas tambahan yang didapatkan partai lama dibanding dengan partai baru itu.

“Saya yakin mereka pun tidak bisa sebutkan, karena memang KPU dan sistem yang sudah ada saat ini sangat adil,” terangnya.

Menurut Mikhael, mendesak itu kan kesannya reaktif atas sesuatu hal darurat yang perlu direspon. Kalau persoalan nomor urut Parpol ini kan sebenarnya logis, dan tidak perlu terlalu bawa perasaan alis Baper.

“Dari pada mendesak, saya rasa mendesak hal yang sangat penting dan fundamental, dan jangan terkesan seperti diburu-buru.

“Sebab, kebijakan KPU itu tentunya sudah dipertimbangan secara matang dari berbagai pihak. Sehingga, tak ada yang dirugikan, malah justru menghemat APBN,” tuturnya.

Selain menghemat APBN, penggunaan atribut lama atau nomor urut lama oleh Parpol ini, lanjut Mikhael, juga membantu mengurangi sampah dan mencegah Global Warming.

“Kami sebagai generasi milenial sangat mengapresiasi keputusan KPU, salah satu concern kami terkait Pemilu yaitu sampah spanduk, bendera, kaos dan flyer yang tidak terpakai lagi dengan ini dapat dikurangi,” tutupnya.