Deteksionline.com,Jakarta – Pemerintah diminta tegas dan frontal dalam mengambil tindakan atas kelalaian Kemenkes dan BPOM, terkait beredarnya obat maut yang merenggut ratusan jiwa anak ditanah air saat ini.

“Semestinya, pemerintah juga memanggil para produsen obat-obatan itu, dan meminta keterangan mereka bagaimana sertifikasi dari uji kelayakan dan sarat edarnya itu bisa keluar dan beredar bebas dimanapun,” kata Ketua Umum Setya Kita Pancasila, Andreas Sumual, Sabtu, (5/11/2022).

Bahkan, pemerintah juga, menyeret Menteri Kesehatan, Kepala BPOM dan para produsen obat ke pengadilan, dan meminta pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi sebesar besarnya ke keluarga yang anak anaknya meninggal usai konsumsi obat-obat maut tersebut.

“Karena lembaga lembaga inilah yang bertanggung jawab atas peredaran obat maut yang merenggut nyawa anak anak Indonesia begitu saja,” tegasnya.

Selain itu, kepolisian diminta Andreas, untuk bekerjasama dengan tim ahli obat-obatan IDI, dan Kedokteran TNI, DPR RI dan menggandeng semua laboratorium yang ada di Indonesia serta para ahli mesin pembuat obat, untuk bersama-sama menyelidiki hal ini lewat Pansus atau Timsus yang dibentuk dari elemen diatas. Hal ini dilakukan, guna penyelidikan menyeluruh terkait kasus obat maut yang marak teejadi belakangan ini.

“Pemerintah mesti menggaransi dan memastikan bahwa semua obat obatan aman terkendali,” timpalnya.

Jika Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM tidak dipecat serta tidak adanya penyelidikan terintegrasi dan garansi keamanan dari pemerinta terbit sesuai standarisasi WHO, maka kami tidak percaya akan semua obat-obatan pabrik yabg beredar di indonesia saat ini.