Deteksionline.com,Jakarta – Tiga tersangka kasus dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021 yang disidik Kejaksaan Agung segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Tim Jaksa Penuntut Umum(JPU) akan segera menyidangkan kasus Korupsi yang merugikan keuangan negara Rp23,6 triliun tersebut, setelah menerima tahap dua atau para tersangka berikut barang-bukti dari Tim jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus).

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bima Suprayoga mengatakan ketiga tersangka tersebut yaitu Banurea, Taufiq dan Budi Hartono selanjutnya tetap ditahan selama 20 hari terhitung dari 14 September hingga 3 Oktober 2022.

“Para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 di Rutan Klas 1 Salemba Jakarta Pusat,” kata Bima melalui Kasi Intelijen Bani Imanuel Ginting, Rabu (14/9/2022) malam.

Kemudian lanjut Bani, Tim Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung selanjutnya akan segera melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun ketiga tersangka akan didakwa dengan dakwaan berlapis. Seperti kepada Tahan Banurea selaku Analis pada Kementerian Perdagangan yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain melanggar pasal 5 ayat (2) dan pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan tersangka Budi Hartono Linardi dan Taufiq masing-masing selaku pemilik dan Manager PT Meraseti Logistic Indonesia akan didakwa melanggar pasal
pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta melanggar pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

“Dalam kasus impor baja dan produk turunannya ketiga tersangka diduga telah merugikan negara sebesar Rp23,6 triliun yang berasal dari kerugian keuangan negara sebesar Rp1 triliun lebih dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp22,6 triliun lebih.” pungkas Bani. (Dom)