Deteksionline.com, Jakarta – Dinilai terbukti bersalah menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa “Tempat Jin Buang Anak” Edy Mulyadi dengan pidana empat tahun penjara.

“Menyatakan terdakwa Edy Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,” Kata JPU dalam membacakan tuntutannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Kamis (1/9/2022).

Menurut JPU, Terdakwa Edy Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Menjatuhkan penjara kepada terdakwa Edy Mulyadi selama empat tahun penjara dikurangi selama terdakwa berasa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” ucap JPU.

JPU mengungkapkan, selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan perbuatan itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya.

Hal yang memberatkan dalam tuntutan Edy ialah karena dia dinilai secara konsisten membuat konten terus menerus tanpa rasa menyesal dan dengan sengaja menerbitkan berita dan kata-kata bohong.

Hal tersebut dilakukan dalam video-video YouTube miliknya yang ditujukan kepada masyarakat banyak. Termasuk kepada siapa saja dapat mengakses dan menonton videonya.

“Istilah-istilah yang dilontarkan terdakwa Edy Mulyadi dalam kontennya salah satunya itu ‘jin buang anak’, dan kalau pasarnya ‘kuntilanak genderuwo’ telah merendahkan dan memperburuk citra Kalimantan,” kata jaksa.

“Seolah-olah Kalimantan itu jauh dari mana pun dan tidak bernilai apa pun serta merupakan tempat yang horor, angker, dan mengerikan di mata masyarakat Indonesia maupun dunia,” sambung jaksa.

Adapun pertimbangan hal-hal yang meringankan, JPU mengunkapkan terdakwa belum pernah dihukum. “Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” tandas Jaksa. (Dom)