Deteksionline.com, Bali – Korlantas Polri mengusulkan adanya penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN2) dan pajak progresif kendaraan.

Usulan tersebut bertujuan, untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan dan menstimulus masyarakat agar semakin patuh untuk membayar pajak.

“Kami usulkan agar balik nama ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat ini mau semua bayar pajak,” kata Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol, Yusri Yunus, saat rapat anev pelayanan regident T.A. 2022 di Kuta, Bali, Kamis, (25/8/2022).

Salah satu alasan banyak orang tidak membayar pajak kendaraan bermotor lanjut Yusri, karena pembeli kendaraan bekas tidak mengganti identitas kepemilikan nama kendaraan lantaran biayanya yang mahal.

Sehingga, banyak pemilik kendaraan asli memakai nama orang lain, untuk data kendarannya guna menghindari pajak progresif.

Selain itu, jalas Yusri, adanya pemilik kendaraan yang menggunakan nama perusahaan timpal Yusri, agar menghindari pajak.

“Pajak untuk PT itu kecil sekali, rugi negara ini. Makanya kita usulkan pajak progresif dihilangkan saja sudah, biar orang yang punya mobil banyak itu senang, enggak usah pakai nama PT lagi cuma takut aja bayar pajak progresif,”terangnya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu berjanji, akan mengusulkan hal ini kepada kepala daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pendapatan daerah.

Sebab, timbal balik dari pendapatan daerah meningkat tutur Yusri, ialah fasilitas publik akan dapat maksimal diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

“Bukan urusan polisi, pajak urusan Suspenda, tapi kami bersinergi disana, terutama soal data,” pungkasnya.

Sementara itu, adanya perbedaan jumlah kendaraan bermotor antara Kepolisian, PT Jasa Raharja dan Kemendagri.

Hal itu, bisa terjadi karena pemilik kendaraan tidak melaporkan keadaan kepemilikan kendaraannya. Semisal kendaraanya hilang, sudah rusak dan atau tidak bayar pajak sehingga datanya terhapus.

“Semua kendaaraan bermotor yang terdaftar ke polisi itu datanya masih ada, datanya lengkap,”timpalnya.

Perbedaan data kendaraan itu terang Yusri, mempengaruhi pada data kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karenanya, Yusri berharap dengan adanya rakor Samsat tingkat nasional yang dihadiri berbagai stakeholder terkait, masalah data ini bisa disamakan.

“Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data,”tutupnya.