Deteksionline.com,Jakarta – Kadiv Propam Polri Irjen Pol, Ferdy Sambo menegaskan, atasan dari anggota polisi yang melakukan pelanggaran, akan turut ditindak sesuai pelanggaran yang dilakukan anak buahnya.

Hal tersebut sesuai Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022, tentang Pengawasan Melekat (Waskat) yang diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bahkan, sebelum bertindak, pihak Propam Polri lanjut Ferdi, akan meminta pertanggungjawaban terhadap komandan dua tingkat di atas, si oknum pelaku pelanggaran.

“Dua tingkat di atas anggota yang melanggar atau atasan akan diminta pertanggungjawaban,” tegas Irjen Ferdy, dihadapan seluruh jajaran Polda Jawa Barat, ketika menggelar inspeksi mendadak (sidak), pada Jumat (8/4/2022) lalu.

Dalam melakukan inspeksi mendadak, (sidak) itu, Polda Jawa Barat merupakan peringkat masih tinggi atas pelanggaran, periode 2022-2022. Bahkan, pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) di Polda Jawa Barat tersebut, mulai dari penggunaan narkoba, tindak pidana, tidak profesional, disersi dan pelanggaran lainnya. Sehingga, Irjen Ferdy mendorong Polda Jawa Barat untuk menjadi zero terhadap pelanggaran pada 2022 secara bersamaan, usai dirinya melakukan sidak di Polda tersebut.

Lebih lanjut, jenderal bintang dua itu meminta, Kapolres dan jajarannya turun ke lapangan, untuk memastikan kerja anggotanya. Hal ini, guna memastikan jika ada komplain dari masyarakat terkait kinerja anggota di lapangan dapat diselesaikan oleh Kapolres bersangkutan.

“Jika rekan Kapolres tidak bisa melakukan hal kecil, maka rekan tidak akan bisa melakukan hal besar,” ujarnya.

Pada Perkap Nomor 2 Tahun 2022, dalam Pasal 7 Ayat (1) diatur tentang atasan menemukan kesalahan atau pelanggaran, jelas Ferdy, wajib ditindaklanjuti yaitu pembinaan dan penyelesaian disiplin atau kode etik sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara Pasal 7 Ayat (2) berbunyi dugaan tindak pidana serahkan kepada fungsi Reskrim. Selanjutnya Pasal 9 mengatur bahwa atasan yang tidak melaksanakan kewajiban, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Lakukan pengawasan melekat (waskat) secara maksimal dengan memberi arahan, inspeksi, asistensi, supervisi, monev (monitoring evaluasi), harus ada wujudnya,”pintahnya.

Terkait kedisiplinan nasional, di hulu beber Ferdy, kita harus bersinergi dan melakukan penelusuran diawal, serta melakukan pengecekan kembali dan tindak lanjut melakukan pembenaran.

“Kedisiplinan nasional harus kita mulai menjadi garda terdepan, kita menganut Satya Haprabu,” imbuhnya.

Mengingat, tantangan Polri ke depan semakin berat di era digital disrupsi teknologi, seluruh jajaran Polri diminta Ferdy, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut.

“Jaga marwah dan wibawa institusi Polri. Tingkatkan dedikasi, loyalitas dan mampu menjaga nama baik Polri,”tutupnya. (Ulis/Gomes).