Deteksionline.com, Jakarta – Pemerhati Masalah Transportasi dan Hukum, Budiyanto menyoroti soal langkah PT KAI meminta ganti rugi terhadap PO Harapan Jaya sebesar Rp500 juta. Pasalnya beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan maut antara Kereta Api Doho vs bus pariwisata PO Harapan Jaya, di perlintasan kereta tanpa palang pintu Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur.

Menurut Budi konteks permintaan ganti kerugian dari PT KAI itu memang langkah tepat karena ada dugaan kelalaian dari pengemudi Bus Harapan Jaya dalam insiden tabrakan maut tersebut.

Bahkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ), dan Undang – Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan, telah jelas mengatur tentang ketentuan pidana penjara, dan denda.

Budi lantas menguraikan soal dasar hukum untuk permintaan ganti kerugian terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tertuan dalam Pasal 234 Undang – Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Yakni pengemudi, pemilik kendaraan bermotor ,dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yg diderita oleh penumpang dan/ atau pemilik barang dan / atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Sementara padal 236 ( 1 ), pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. ( 2 ) kewajiban mengganti kerugian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 229 dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yg terlibat.

“Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa permintaan ganti kerugian dalam kasus kecelakaan dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Atau dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat,” kata Budiyanto kepada Deteksionline.com, Jumat (11/3/2022).

Budiyanto menambahkan,  perlu menjadi perhatian dan  digaris bawahi bahwa kesepakatan damai yang berkaitan dengan ganti kerugian dilakukan di luar pengadilan tak dapat serta merta menggugurkan perkara pidana yang menewaskan lima orang tersebut.

“Namun dapat menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Majelis Hskim untuk memutuskan perkara pidananya,” tutup Budiyanto.