Dukung PPKM Darurat, ICPW: Implementasi Dilapangan Jangan Sampai Rugikan Masyarakat

  • Share

JAKARTA,Deteksionline.com – Ketua Indonesia Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto mendukung penuh terhadap langkah dan strategis PPKM Darurat yang diambil pemerintah, dalam menekan lonjaknya penyebaran Covid-19 di tanah air.

Tercacat sebanyak 2.284.084 kasus Covid-19 yang terjadi di negeri ini, sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020 lalu oleh pemerintah.

“Intervensi langkah satuan tugas (Satgas) sebaiknya dilihat lagi, apakah itu sesuai dengan instruksi pemerintah? Satuan Petugas harus segera mengevaluasi atau mengkoreksi itu, demi penyelamatan nyawa manusia,” ujar Bamsur, panggilan akrabnya, melalui via seluler, di Jakarta. Senin (5/07/21).

Tak hanya itu saja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali secara tegas dan terukur.

Bahkan, komitmen ini pun telah disepakati oleh para kepala daerah yang termasuk dalam cakupan PPKM Darurat ini. Kebijakan tersebut, akan berlaku pada tanggal 3 Juli hingga berakhir pada tanggal 20 Juli 2021 mendatang.

Penerapan PPKM darurat yang dilaksankan di 48 Kota kabupaten ini diyakini Bamsur, akan mengalami perubahan yang signifikan dalam mengurangi dan menekan terhadap penyebaran Pandemi berbasis program yang sedang berjalan saat ini.

“Walaupun ada hal yang memberatkan bagi sebagian masyarakat, seperti dilarang keluar rumah, diisolasi dan sebagainya. Jika rakyat dianggap melanggar hukum maka ada sanksi kurungan setahun dan denda 100 juta bagi yang melanggar,”terang mantan aktivis 1998 tesebut.

Kendati demikian, Bamsur tak menampik terkait, situasi berat yang diemban saat ini, adalah uji materi bagi Satuan Petugas (Satgas Covid-19 masyarakat Indonesia.

“Apalagi hingga sore ini dilaporkan penambahan 27.233 kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Hingga saat ini pemerintah mencatat ada 2.284.084 kasus Covid-19 di Tanah Air sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020. Sementara itu, covid19.go.id melaporkan penambahan 27.233 kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Bambang juga menyinggung, terkait pencegahan lonjakan harga, agar pengaturan ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

“Agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar, yang merugikan kepentingan rakyat banyak saat ini, tentunya Polri sudah teruji dalam penegakkan aturan ini,” tutupnya. (Gomes).

 179 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *