Himtani Tolak Rencana Pemerintah Kenakan PPN Sembako dan Pendidikan

  • Share

JAKARTA, Deteksionline.com:Wacana Pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako dan Pendidikan banyak tbikin gaduh dan menuai protes dri masyarakat kalangan menengah ke bawah,
Ketua Umum Ormas Himpunan Masyarakat Tani-Nelayan Indonesia ( Himtani ) Indrayeni,SH menyatakan dengan tegas menolak wacana Pemerintah tersebut,apalagi saat sekarang di tengah hantaman Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung tuntas.
“Jelas (wacana) ini akan menambah beban masyarakat kelas menengah ke bawah seperti kami Petani dan Nelayan dan Pedagang tradisional,coba pikirkan di saat ekonomi masyarakat melemah di tengah hantaman covid-19 seharusnya pemerintah lebih peduli terhadap raknyat di saat ekonominya melemah dengan memberikan bantuan bantuan sosial supaya perekonomianya pulih lagi,” kata Ketua Umum Himpunan Masyarakat Tani-Nelayan Indonesia dan juga Ketua Umum Koperasi Pedagang Tradisional Sejahtera dan juga duduk di kepengurus DPW IKM DKI Jakarta Wakil Ketua (Ikatan Keluarga Minangkabau).

Menurut diawalaupun itu baru wacana yang berkembang tapi itu telah menyakiti hati Raknyat dan suda menjadi beban mental bagi raknyat kecil seperti kami Petani dan nelayan serta Pedagang Tradisional.

“Coba pikir ulang dan coba bayangkan saja,Masyarakat saat sekarang banyak yang gulung tikar usahanya karna pandemi covid-19 banyak yang di PHK,banyak yang kehilangan pekerjaan juga tiba tiba mendengar wacana dari pemerintah jelas saja akan memberi beban mental bagi masyarakat di saat perekonomian nya Melemah,Jadi sekali lagi Kami Himpunan Masyarakat Tani-Nelayan Indonesia menolak dengan tegas Wacana Pemerintah ini Mohon ditinjau ulang,” ucapnys.

Indrayeni,SH meminta Pemerintah membatalkan revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP),terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) Sembako dan Pendidikan.

“Kami Himpunan Masyarakat Tani-Nelayan Indonesia DPP,DPD dan DPC seluruh Indonesia Kompak Melolak Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan,karena ini akan berdampak kepada Masyarakat menengah ke bawah dan bisa meningkatkan angka kemiskinan.” ujanya. (Syafrigon)

 131 total views,  3 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *