Sri Mulyani Diminta Hentikan Rencana Pajak Sembako

  • Share

JAKARTA, Deteksionline.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diminta menghentikan wacana pemberlakuan PPN pada sembako dan pendidikan dengan mencabut revisi undang-undang (UU) perpajakan.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid mengatakan, wacana pemberlakuan PPN tersebut terdapat dalam draft revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.  Menurutnya, kebijakan tersebut selain berdampak negatif pada ekonomi rakyat menengah ke bawah yang sudah terdampak pandemi Covid-19, juga tidak mencerminkan pelaksanaan dari dua sila pada Pancasila. Yakni,  tentamg kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah mayoritas terhubung dengan sekolah dan sembako. Merekalah yang akan terdampak PPN. Sementara itu, orang kaya dan konglomerat diberi kebijakan tax amnesty dan pajak 0% untuk PPnBM. Kebijakan seperti itu sangat tidak adil dan tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke 2 dan 5 pada Pancasila,” katanya, di sela acara Halal Bihalal Nasional Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Menurut HNW,  sapaan akran Hidayat, di masa pandemi pemerintah seharusnya jangan hanya terpaku pada pemenuhan pajak. Sebaliknya, pemerintah semestinya berinovasi agar dapat melakukan kewajiban melindungi, memakmurkan, dan mencerdaskan seluruh Rakyat Indonesia. Sebab, pandemi Covid-19 mengakibatkan daya beli dan daya bayar masyarakat menurun drastis.

Pemerintah, lanjutnya, seharusnya  membantu rakyat dan bukan malah membebani dengan pajak-pajak yang tidak adil. Oleh karena itu,  HNW menyatakan menolak wacana pengenaan PPN tersebut.

Menurutnya, seharusnya pemerintah memberikan insentif kepada individu dan organisasi yang mengelola lembaga pendidikan formal maupun informal, karena mereka telah membantu kewajiban pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kepada mereka mestinya diberikan insentif, dan bukan justru dibebani dengan pajak. Pemerintah seharusnya berterima kasih, melindungi  atau membantu pihak swasta yang menjadi penyelenggara jasa pendidikan karena telah membantu pemerintah memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945,” tuturnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai wacana pengenaan pajak itu bisa menambah beban yang sangat berat bagi lembaga pendidikan swasta, umum maupun keagamaan seperti madrasah dan pesantren, yang masuk pada kategori pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Karena sektor pendidikan swasta itu juga sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, HNW meminta Menkeu Sri Mulyani berlaku adil dan profesional dalam  memenuhi target-target penerimaan negara dari pajak. Antara lain, mengoreksi atau mencabut revisi RUU Perpajakan yang akan mengenakan pajak terhadap sembako dan lembaga pendidikan.

“DPR juga harus benar-benar mendengarkan aspirasi publik, menghadirkan keadilan, dan  memastikan tidak ada revisi UU Perpajakan yang tidak adil yang justru menambah beban rakyat, seperti draft revisi RUU Perpajakan yang bocor dan beredar luas itu,” pungkasnya.(dra)

 193 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *