100 Hari Kapolri Sukses Nahkodai Institusinya, Direktur Etos Institute Sebut, Masyarakat Minta Kinerja Polri Tetap Ditingkatkan

  • Share

JAKARTA,Deteksionline.com – Dinilai mampu menahkodai instusi Korps Bhayangkara, walaupun baru 100 hari, usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 lalu, namun masyarakat tetap terus menginginkan bahwa kinerja Polri tetap ditingkakan dalam mengembankan tugasnya, seperti melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.

“Walaupun ada hal hal yang belum tercapai itu merupakan sebuah pencapaian tahapan yang kedepannya akan mengalami peningkatan,” kata Direktur Eksekutif, Etos Institute Iskandarsyah, di cafe Pondok Rangi, Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Sabtu, (08/05/2021).

Hal itu, lanjut Iskandarsyah melihat dari banyaknya kegiatan yang bertema Kepolisian diberbagai kegiatan bersama yang terdapat di masyarakat saat ini.

“Ini berdasarkan survei di enam kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Bandung dan Semarang,” terangnya.

Dalam survei yang dilakukan pihaknya beber Iskandarsyah, mengambil sample sebanyak 2000 responden. Dari 2000 responden dalam survei itu, terdapat 51 persen responden berpendapat bahwa, pelayanan lembaga Kepolisian belum merasa puas. Sementara 49 persen responden menyatakan puas terhadap pelayanan Kepolisian.

Tentunya, ada dua persen masih memerlukan peningkatan dan keamanan dan pelayanan terhadap hukum.

“Dan juga ada nilai signifikan dari kinerja Polri 57 persen masih belum merasa puas,”terangnya.

Sementara itu, Kabagpenum Mabes Polri, Kombes Pol, Ahmad Ramadhan menyampaikan, melihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Etos Institute tersebut, perlunya perbaikan dan pembenahan untuk kedepannya di lembaga Kepolisian.

“Sehingga Masyarakat masih punya keinginan agar Lembaga Polri akan lebih baik. Apalagi untuk jangka panjang,” tandasnya.

Sebelumnya, Peneliti LIPI Prof (Ris) Hermawan Sulistyo mengatakan, di 100 hari kerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ini, perlunya memperbaiki persoalan yang kompleks yang terjadi di seluruh Indonesia dari hulu.

Hal itu terlihat dari peluncuran beberapa aplikasi yang dimanfaatkan sebagai fungsi pengawasan masyarakat maupun bagi internal kepolisian.

“Jadi yang dibenahi oleh Kapolri ini dari hulunya dulu, dengan membuat aplikasi-aplikasi pengawasan hingga lalu lintas yang memudahkan pelaporan publik kalau terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum baik dari masyarakat maupun untuk internal polisi itu sendiri,” kata Hermawan saat dihubungi awak media, Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Dalam masa 100 hari kerja seorang pejabat negara apalagi sekelas Kapolri lanjut Hermawan, memang tidak semudah membalikan telapak tangan dalam melakukan perubahan secara komprehensif.

Pasalnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjalanannya. Apalagi jika semangat perubahan itu belum tersampaikan dengan baik ke ruang publik.

“100 hari kan tak bisa langsung berikan apa maunya LSM, polisikan juga harus menjaga keseimbangan antara ruang publik, ruang private dan ruang negara,” ujar penulis buku Democratic Policing itu.

Sehingga, Hermawan menekankan, apabila ada pihak-pihak yang menilai Polri saat ini belum menuju Democratic Policing itu merupakan kekeliruan atau hanya berdasarkan subjektifitas.

“Faktanya tidak tahu datanya, itu ngambil kesimpulan umum hanya mengambil dari satu dua kasus,” ucap Hermawan.

Jika dalih penindakan sewenang-wenang kepolisian dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19, Hermawan menyebut, di Indonesia masih jauh lebih humanis dibandingkan aparat di Negara India.

“Suruh coba ke India lihat kalau polisi itu tak bertindak tegas, atau suruh mereka ketukaran Covid-19 dulu biar tahu bahayanya. Orang itu akan berbeda ngomong soal Covid-19 itu kalau dia sudah kena Covid,” tutur Hermawan.

Kepolisian India bersikap represif, kata Hermawan, lantaran jika dibiarkan potensi penularan virus corona akan semakin berbahaya. Sebab itu, jika polisi di Indonesia masih terbilang lebih humanis dalam melakukan tindak tegas terkait dengan penanganan Covid-19.

“Lalu apa ukuran represif itu, apakah orang lewat kemudian ditembakin. Pembubaran kerumunan ini kan jauh dari refresif, karena tujuan menyelamatkan orang yang dibubarkan itu tidak tewas karena Covid,” ujar Hermawan.

Bahkan disisi lain, Hermawan justru berpandangan, yang bersikap represif adalah pihak-pihak yang menyerang tanpa tahu situasi nyata kondisi negara disaat pandemi Covid-19 tanpa adanya dukungan data yang kuat.

“Bayangkan kalau dibiarkan, seperti India kita. Ini mau Lebaran, dan itu dibebankan kepada Negara, kok dibilang represif,” tutupnya. (Gomes).

 180 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *