BPI-KPNPA-RI Jatim Mendesak Pemenang Tender Pembebasan Tanah Tol Semarang – Demak Menghentikan Aktifitasnya

  • Share

Jatim, deteksionline.com- Ketua DPW Jawa Timur (Jatim) Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI (BPI KNPA RI) Dr Adi Supati SH MH mendesak pihak pemenang tender pembebasan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak menghentikan aktifitasnya.

Pasalnya perusahaan itu diduga tidak mengikuti analisis yuridis sesuai Perpres No. 71/2012. Menurut BPI KPNPA RI Jatim,
setidaknya terdapat Tiga pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemenang Tender Pengadaan Tanah.

Antara lain adalah Satu, pada Pasal 66 mengatur bahwa nilai ganti kerugian ditetapkan oleh Penilai yang dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

Kedua, pada Pasal 68 mengatur bahwa Pelakana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak.

Ketiga pada Pasal 70 mengatur bahwa dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari Satu kali.

Namun berdasarkan informasi yang didapat BPI KPNPA RI Jatim, banyak praktik yang tidak sesuai dengan Perpres No.71/2012 yang dilanggar oleh pemenang Tender terhadap Tanah masyarakat yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak.

“Ternyata dalam praktiknya pemenang tender pengadaan tanah tidak melaksanakan musyawarah. Ia hanya menyampaikan harga secara sepihak. Pemilik tanah sama sekali tidak diajak musyawarah. Pelakana Pengadaan Tanah juga tidak menyampaikan bentuk kerugian berupa uang, tanah pengganti, dan lainnya,” ucap Dr.Adi kepada awak media, Jumat (23/4/2021).

Menurut Adi Supati, mencermati kasus pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang- Demak ini, tidak salah jika dikatakan sebagai proyek memiskin pemilik tanah.

“Oleh karenanya, demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, kami dari BPI-KPNPA-RI Jawa Timur, mendesak agar pembangunan jalan tol dihentikan sampai dengan adanya penyelesaian,” ujarnya.

Diketahui, berdasarkan salah seorang dosen Universitas Terbuka, dengan jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) Universitas Terbuka (UT) Prof Dr Hanif Nurcholis yang mengeluhkan permasalahan Tanah mlik Ibundanya yang terkena pembebasan jalan Tol yang dihargai murah.

Pak Hanif menceritakan bahwa beberapa hari lalu telah melayangkan surat keberatan nilai ganti rugi tanah tol Semarang-Demak kepada Direktur Utama PT. PP (Persero) Tbk.

Merasa belum mendapat respon, Prof. Hanif juga melayangkan surat pengaduan kepada Ketua Komisi VI DPR-RI.

Uraian surat keberataan kepada Direktur Utama PT.PP (Persero Tbk), Hanif mengaku, mewakili ibundanya Hj.Rochmah sekaigus mewakiki juga 47 pemilik tanah lainnya yang tanah milik mereka diduga dibebaskan secara sepihak dan dinilai tidak adil oleh pelaksana pengadaan Tanah Tol Semarang-Demak.

Ketika Prof. Hanif menghubungi saya, berpesan, “demi keadilan “Tolong ya pak Adi, sebagai fungsionaris BPI-KPNPA-RI, kasus ibu saya dan 47 petani lainnya yang di zolimi pelaksana pembebasan tanah jalan Tol Semarang-Demak dibantu penyelesaiannya,” katanya, melalui telpon selulernya, Jum’at (23/4/2021).

Ada tiga hal keberatan yang diajukan Hanif terkait pembebasan tanah pembangunan jaan Tol Semarang-Demak, yaitu: Satu, Harga yang ditetapkan Penilai/Appraisal terlalu rendah (Rp 140.000 per m2) dibandingkan dengan harga faktual di desa kami dan harga tanah desa lain yang tanahnya dihargai tinggi oleh Penilai/Appraisal.

Dengan demikian, kami sangat dirugikan dan diperlakukan tidak adil oleh Pelaksana Pengadaan Tanah; Dua, Kami menilai Pelaksana Pengadaan Tanah melanggar ketentuan Perpres No. 71/2012.

Dan Tiga, Kami mendapatkan informasi valid bahwa tanah di desa lain yang dihargai tinggi oleh Penilai/Appraisal karena diduga ada permainan/kecurangan Penilai/Appraisal.

Berdasarkan info yang didapat, memberi tahu kepada kami bahwa dirinya dan semua pemilik tanah lain bisa mendapatkan harga tinggi (sawah antara 385.000 – 725.000 per m2 dan karas antara 525.000 – 1.190.000 per m2) karena memberi “vitamin” kepada Penilai/Appraisal sebesar Rp100 juta yang difasilitasi oleh Kepala Desa..(Budi S)

 

 178 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *