Terkait Permohonan SHM, Warga Muara Angke Menunggu Persetujuan Gubernur DKI Jakarta

  • Share

JAKARTA, Deteksionline.com- Warga pemukiman atau Perkampungan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terutama anggota Koperasi Mina Jaya serentak mengajukan Setipikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang sudah mereka tempati sejak taun 1973.

Syarat=syarat pengajuan SHM sudah lengkap dimiliki warga seperti sudah menempati wilayah tersebut lebih dari 20 tahun sesuai PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Terkait masalah tersebut warga sudah diundang oleh Biro Perekonomuian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Hudori untuk dilakukan audiensi membahas hak kepemilikan lahan berupa sertipikat hak milik.

Warga yang bernaung dalam Koperasi Perikanan Mina Jaya memberikan proposal lengkap berisi sejarah pemukiman dan koperasi termasuk bukti- bukti pelunasan,

Biro Perekonomian dan Keuangan, Hudori

Audiensi melalui zoom meeting yang dilaksanakan tanggal 31 Maret 2021. Begitu zoom selesai meeting, Hudori rapat internal dengan pejabat terkait. Nah hasil rapat internal inilah yang tunggu warga.

“Iya kami memang sedang menunggu hasil rapat internal tersebut,” kata seorang warga yang kerap dipanggil dengan sebutan Abah.

Seperti diketahui pemukiman Muara Angke dibangun tahun 1973 dan diresmikan tahun 1977 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan Presiden Soeharto, ditandai dengan penanda Tanganan prasasti berlogo ikan Buntel.Kemudian tahun 1996 diresmikan oleh Presiden Soeharto.

Pemukinan Nelayan Muara Angke seluas 5 hektar dari keseluruhan 64 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. 453/kpts/11/88 tanggal 24 September 1988.

“Yang seluas 5 hektar ini terdiri RW 11 dan RW 01 Kelurahan Pluit. Wilayah inilah yang sedang diajuykan SHM. Kami berharap keputusan rapat internal DKI berpihak kepada rakyat nelayan,” ucap Abah lagi.

Syarat mengajukan SHM memang sudah sesuai ketentuan. Terlebih lagi Koperasi Mina Jaya berdiri tahun 1963 dan sejak awal berdomisili di Muara Angke dengan jumlah anggoya 2.257 yang tersebar di Muara Angka, Cilincing, Muara Baru dan Kamal Muara.

Kegiatan koperasi hingga kini masih berjalan dengan dibuktikan rapat anggota tahunan secara rutin, kini sudah berjalan  RAT ke-46.

Menindaklanjuti keputusan anggota koperasi tahun 2012 membentuk Kominitas Masyarakat Nelayan Muara Angke yang diberikan amanat untuk menyelesaikan hak legalitas tanah dan bangunan di Muara Angke, khususnya di RW o1 dan RW 11 dengan jumlah 1.128 unit rumah pemukim.

Kepala Koperasi H Sarifudin Baso

Kemudian tahun 2014 anggota Komunitas diundang Pemprov DKI atas usulan penerbitan SHM atas nama penghuni rumah yang dipimpin Sekda. Kesimpulannya Permohonan dapat dipertimbangkan sambil menunggu persetujuan Gubernur DKI Jakarta.

Warga yang tergabung dalam koperasi  dan sedang mengajukan SHM tiba-tiba menjadi resah karena rahun 2015 terbit surat N0. 6331823.6 tanggal 6 Pebruasi 2015 tentang pelaksanaan proses HPL.

Tentu saja warga protes dan mempertanyakan mengapa Pemda DKI mengajukan HPL tagun 2015 padahal tanah yang ditempati warga sudah sejak tahun 1977. “ Jika betul ini tanah milik Pemda DKI Jakarta mengapa baru mengajukam HPL tahun 2015, Kalaulah tanah milik negara wajar bila warga yang menempati tanah seluas 5 hektar mengajukan SHM,” tegas Abah.

 

Penulis H Yusron Effendi

 

 

.

 

 

 180 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *