SK PJ Sekda Basel Diduga Kadaluarsa, Huzarni Rani : Gubernur dan Mantan Bupati Justiar Noor Mesti Bertanggungjawab

  • Share

Foto // Achmad Ansyori saat dilantik menjadi PJ Sekda th 2019

Pangkalpinang, deteksionline.com– Huzarni Rani mantan PLT Sekda beberapa kali terkejut atas kejadian kacaunya tata kelola administrasi kepegawaian aparatur sipil negara ( ASN ) di Provinsi Bangka Belitung.

Kepada Deteksi Online, Huzarni Rani mengatakan, dirinya merasa sangat lucu jika PJ Sekda Kabupaten Basel terus melaksanakan tugasnya, namun PJ Sekda mengetahui kalau SK pengangkatannya tidak berlaku, semestinya PJ Sekda Achmad Ansyori meletakkan jabatannya.

” Saya sangat terkejut dengan kejadian ini, mengapa bisa terjadi dan seharusnya kita malu karena menunjukkan tata kelola adm kepegawaian ASN di Babel ini begitu kacau, sangat lucu sekali kalau PJ Sekda Achmad Ansyori tetap bertugas sementara dia mengetahui kalau SK pengangkatannya sudah kadaluarsa, seharusnya Achmad Ansyori sadar dan meletakkan jabatannya, karena sebagai ASN mesti taat pada aturan yang berlaku”, ujar Hudarni Rani, Rabu ( 17/3) melalui pesan Whats App.

Huzarni menambahkan, jabatan PJ Sekda yang diduga kadaluarsa akan sangat berdampak sekali, dampaknya sangat luar biasa, bukan saja wajib mengembalikan tunjangan jabatan, namun semua kebijakan dan keputusan PJ Sekda secara adm tidak syah.

” Dampak PJ Sekda kadaluarsa itu sangat fatal, dari harus mengembalikan semua tunjangan jabatan PJ Sekda, makan semua keputusan PJ Sekda yang menyangkut adm, kepegawaian dan keuangan tidak syah secara hukum termasuk semua keputusan yang berkaitan keuangan daerah karen PJ Sekda juga pengguna anggaran dan Ketua tim anggaran “, tutur Huzarni Rani.

Menurutnya, Gubernur Provinsi Kep.Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan mantan Bupati Kabupaten Bangka Selatan Justiar Noor mesti bertanggung jawab atas kekacauan tata kelola pemda ini. Sejak awal tata kelola Kabupaten Basel banyak dilanggar karena sangat jelas PJ Sekda Kabupaten Basel harus di isi pejabat setingkat Kepala Biro Pemerintahan Provinsi.

” Dari awal tata kelola Pemda Kabupaten Bangka Selatan ini saya katakan sudah kacau dan melanggar aturan, masalahnya jabatab PJ Sekda Kabupaten Bangka Selatan seharusnya di isi pejabat setingkat Kepala Biro di Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung seperti yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat, PJ Sekda di isi oleh Karo Pemerintahan Provinsi Kep.Bangka Belitung”, kata Huzarni Rani

Lanjut Huzarni Rani, sejak awal dirinya sudah mengkritisi tata kelola ini, sejak ditunjuknya Kadis PU PR merangkap PJ Sekda itu adalah wujud Kepala Daerah tidak faham manajemen karena Satu orang menjadi Dua SKPD strategus.

” Sejak awal telah Saya kritisi, sejak penunjukan Kadis PU PR merangkap PJ Sekda, itu wujud Kepala Daerah tidak faham manajemen adm karena Satu orang menjadi Dua SKPD strategis tidak seharusnya terjadi kecuali ada tujuan yang tidak jelas dari pengambil kebijakan”, terangnya.

Huzarni Rani meminta, atas kejadian ini harus ada pertanggung jawaban secara hukum, agar ada efek jera bagi Kepala Daerah maupun ASN bahwa tata kelola Pemda semua diatur oleh peraturan UU yang setiap pelanggaran harus ada sanksi hukumnya.

” Kejadian ini harus ada pertanggung jawab secara hukum agar ada efek jera bagi kepala daerah maupun ASN bahwa tata kelola pemda semua diatur oleh peraturan per UU yang setiap pelanggaran harus ada sanksi hukumnya, ini penting agar ada efek jera dan kejadian konyol seperti ini tidak boleh terulang lagi”, lanjutnya.

Ia berharap Bupati Riza Herdavid segera bersikap untuk menunjuk PJ Sekda yang baru dan secepatnya memproses pengangkatan Sekda definitif agar tidak menimbulkan kesan kacaunya sistem karier ASN di Basel sehingga banyak jabatan eselon 2 harus di isi PJ maupun PLT.

Diketahui berdasarkan PerPres 3-2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah, pada pasal 5 ayat (3) menjelaskan, Masa jabatan penjabat sekretarus daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah. Dan pada ayat (4), Pejabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah..(tim)

 

 

 

 

 415 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *