Kepala BPBD Prov Babel Mikron Antariksa Kangkangi UU KIP

  • Share

Pangkalpinang, deteksionline.com- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bangka Belitung Mikron Antariksa masih bungkam saat dikonfirmasi terkait sumbangan dana pihak ke-3 untuk penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bangka Belitung, Kamis (7/1).

Padahal Deteksi Online sudah berkali-kali melayangkan konfirmasi baik melalui pesan Whats App ataupun tertulis kepada Kepala BPBD Provinsi Bangka Bekitung Mikron Antariksa melalui, namun Mikron tetap bungkam saat diminta laporan pertanggung jawaban ( LPJ ) dana sumbangan pihak ke-3 untuk penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bangka Belitung, dimana dana itu tersimpan di rekening Babel Peduli disalah satu Bank di Provinsi Bangka Belitung.

Apa maksudnya dana sumbangan pihak ke-3 untuk penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bangka Belitung itu disimpan di rekening Babel Peduli dan siapa-siapa saja pengurus rekening Babel Peduli itu, sampai saat ini masyarakat Babel tidak mengetahuinya.

Menanggapi hal itu Ketua LSM Gebrak Babel Suherman sangat menyayangkan jika sekelas Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Mikron Antariksa masih mengangkangi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana dalam Undang-Undang itu menegaskan tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

“Informasi publik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) adalah:
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik .
Setiap orang berhak memperoleh informasi publik berupa: melihat dan melihat informasi publik;
pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
mendapatkan informasi publik melalui aplikasi sesuai dengan undang-undang ini; dan / atau
menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan undang-undangan”, jelasnya.

Kemudian, lanjut Suherman, “Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan wajib disediakan, disediakan, dan / atau diterbitkan oleh badan publik kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
Yaitu informasi yang dapat membahayakan negara; informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan / atau informasi publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan”, tambahnya.

Senada dengan LSM Gebrak Babel, Ketua LSM Fakta Ade Kelana juga sangat menyayangkan ketertutupan informasi dari Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Bung Mikron Antariksa terkait dana sumbangan pihak ke-3 untuk keperluan menanggulangi Covid-19 di Provinsi Bangka Belitung, padahal saat ini kasus Covid-19 di Provinsi Bangka Belitung sudah memasuki zona merah.

” Kita juga sangat prihatin, bagaimana bisa seorang Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung tidak mau memberikan infomasi kepada media terkait penarikan dan penggunaan dana dari pihak ke-3 untuk penanggulangan Covid-19, padahal masyarakat Babel sangat membutuhkan keterbukaan informasi dari seorang pejabat yang sangat bertanggung-jawab terhadap keselamatan umat di Provinsi Bangka Belitung ini”, kesalnya.

Sementara itu Deteksi Online sudah melayangkan konfirmasi kepada Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Mikron Antariksa sejak, Kamis (7/1), namun sampai saat ini konfirmasi Deteksi Online belum mendapatkan tanggapan dari Mikron.

(tim)

 513 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *