Proyek Pembuatan Embung Konservasi Kolong Mempayak Diduga Menerima Tanah Puru Ilegal

  • Share

Belitung, Deteksionline.com- Pengelolaan dan penjualan pasir bangunan dan tanah puru harus berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Komoditi ini termasuk aktivitas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Namun, pada Proyek Pembuatan Embung Konservasi Kolong Mempayak Belitung Timur Lanjutan dengan menghabiskan dana sebesar Rp.18.788.125.000,00; yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana PT.Lentera Kahuripan Indonesia diduga, PT Lentera Kahuripan Indonesia diduga menerima tanah puru dari perusahaan yang tidak memiliki IUP alias perusahaan ilegal.

Hal itu diketahui berdasarkan pengakuan Firmawan Kepala Desa Mengkubang Kecamatan Damar Kabupaten Belitung dimana lokasi tanah puru diambil.

” Kita dari Pemerintahan Desa hanya memberikan rekomendasi untuk pengambilan tanah puru dibekas Ex Tambang milik Saudara Abuncai yang dikelola oleh saudara Hadi tanah tersebut bersetatus surat keterangan tanah (SKT)”, Pungkas Firmawan, Sabtu (9/10).

Selain itu, terkait perizinan IUP tanah puru itu, Hadi selaku  pengelola tanah puru mengakui kalau usahanya tidak memiliki izin.

” Kami hanya ada izin dari Desa dan izin dari pemilik tanah, sementara izin IUP Pertambangan tanah puru kami tidak punya”, terang Hadi, Jumat (9/10).

Selain tidak mengantongi IUP Pertambangan tanah puru, pengambilan tanah puru di Desa Mengkubang Kecamatan Damar Kabupaten Belitung juga membuat masyarakat pengguna jalan raya Desa Mengkubang merasa resah.

Pasalnya banyak bongkahan tanah puru yang berjatuhan ke jalan raya dan sampai saat ini belum dibersihkan.

” Jalan menjadi kotor, berdebu, licin dan masyarakat mesti berhati-hati karena banyak bongkahan tanah dijalan raya”, ujar Safrudin Usman Kades Mempaya, Beltim.

Syafrudin menambahkan, dirinya sudah memerintahkan Kadus untuk memberikan teguran kepada kontraktor proyek, supaya membersihkan jalan raya yang dikotori truk-truk tanah yang mengangkut tanah tersebut.

“Saya sudah merintahkan Pak Kadus untuk menegur kontraktor untuk membersikan jalan yang kotor dan berdebu , itu bisa membahayakan penguna jalan sebelum adanya hal hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, kalau sudah terjadi kecelakaan, yang akan bertanggung jawab siapa? Tanya Syafrudin.

Sementara itu pihak kontraktor dari PT Lentera Kahuripan dan PPK dari Kementerian PU PR belum memberikan keterangan apapun terkait hal tersebut.

Penulis ; Iskandar

 956 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *