DR Misharti : Keputusan Pemerintah Menarik klaster Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja Sangat Bijak

  • Share

JAKARTA,deteksionline.com- Keputusan Pemerintah mencabut Klaster pendidikan dari RUU (Rancangan undang-undang) Cipta kerja merupakan tindakan yang bijak. Sebagai pengurus dari KPPRI divisi bidang pendidikan dan pelatihan, keputusan itu merupakan keputusan yang tepat.

Mengeluarkan klaster pendidikan dalam RUU Omnibus law menurut DR Misharti itu adalah langkah yang tepat patut di apresiasi, sebab apabila dilanjutkan, maka sangat merugikan bagi masa depan anak bangsa, dimana pendidikan yang semestinya, diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di pelintir untuk hanya sekedar meraup keuntungan ekonomi sesaat.

“Dalam pembahasan RUU (Rancangan undang-undang) Cipta Kerja di mana saya juga sebagai tim kerja ( timja ) dari unsur DPD RI menyatakan pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat dengan menarik klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja,” ucap DR.Misharti dalam rilis yang diterima deteksionline.com, Sabtu (25/9/2020)

Karena saya menilai, jelas Misharti, tidak banyak memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di tanah air, aturan yang ada justru bertentangan dengan prinsip  penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya mengedepankan sisi kemanusiaan, dan regulasi,terkait penyelenggaraan pendidikan di indonesia.

“Sejauh yang saya lihat saat ini masih tetap relevan jadi tidak membutuhkan perubahan baik yg terkait dengan UU (undang-unfang). no 20/2003 tentang pendidikan nasional, UU no12 /2012 tentang Pendidikan Tinggi , UU no 14 / 2005. tentang Guru  dan Dosen,” pungkasnya.

Lebih lanjut ditegaskan, Senator dapil Riau ini, UU Nomor 20 /2013, tentang pendidikan kedokteran. Meskipun kita tak menutup peluang adanya, berbagai revisi beberapa aturan agar sesuai dengan perkembangan situasi Nasional maupun global.

“Terkait dengan ditariknya klaster Pendidikan ini juga memperhatikan begitu banyak penolakan baik dari pemangku kepentingan pendidikan, pemerhati pendidikan, PGRI , Muhammadiyah, NU dan komisi X,” ucapnya.

Dalam RUU Cipta Kerja, sebut Misharti, ada sejumlah ketentuan yang akan membuat pendidikan menjadi pasar bebas atau bersifat komersial diantaranya, adanya penghapusan persyaratan pendirian Perguruan Tinggi Asing di Indonesia.

Penghapusan prinsip Nirlaba dalam otonomi pengelolaan perguruan tinggi dan menghapuskan kewajiban bagi Perguruan Tinggi Asing untuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Nasional.

“Dan juga saya melihat dihapuskannya peran pemerintah daerah, dalam proses perizinan pembentukan lembaga pendidikan. Sebagai akibat dari adanya, sentralisasi perizinan pada pemerintah pusat. Kondisi ini bertentangan dengan spirit desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 UUD 1945,” paparnya.

Penulis ; Budi.Setiawan

 1,195 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *