Kajian Dari Tim Divestasi Saham & Royalti Timah

  • Share

Pangkalpinang, deteksionline.com- Dalam Kajian Tim Divestasi Saham dan Peningkatan Royalti Timah Bangka Belitung yang diketuai oleh Prof. Saparuddin memaparkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan dan pertimbangan begitu sangat pentingnya perjuangan Babel sebagai produsen timah untuk mendapatkan divestasi saham dan peningkatan royalti menjadi minimal 14 % .Sebab ini menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Bangka Belitung.

“Beberapa hal yang akan ditekankan karena PT.Timah sudah 50 tahun menambang timah di wilayah Babel. Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT.Timah di Babel di darat luasnya mencapai 284.288 Hektar atau mencapai 17,6 persen dari wilayah daratan Bangka Belitung sedangkan di untuk di wilayah laut luasnya mencapai 139.662 hektar”, beber Saparuddin kepada deteksionline.com, Rabu (16/9/2020).

Meski demikian ,menurut Saparuddin, sementara perekonomian Babel juga masih bergantung pada sektor pertambangan, dampak tutupnya 32 smelter timah tahun 2018 telah ikut memukul perekonomian Babel. Kondisi pertumbuhan ekonomi Babel di 2018 mencapai posisi 4,45% dan turun drastis menjadi 3,32% di tahun 2019. Belum lagi persoalan bekas galian pertambangan yang telah memunculkan dampak kerusakan lingkungan, ekosistem dan 278.000 hektar atau 16,93 % lahan kritis di Babel.

” Penambangan juga seringkali menimbulkan konflik sosial di masyarakat, Pemda tidak dapat memfasilitasi secara optimal. Sinkronisasi kebijakan dan program antara PT.Timah dan Pemda Babel menjadi tidak efektif karena Pemda bukan pemegang saham, sehingga dalam RUPS PT.Timah Pemda tidak memiliki hak suara”, imbuh Saparuddin.

PT.Timah, jelas Saparuddin, tidak membangun industri hilir di Babel, industri solder dan tin chemical di Bangun di Pulau Jawa. Industri Rear Earth Mineral apabila jadi di bangun oleh PT.Timah maka Provinsi Babel hanya akan kembali menjadi penonton.

“Pemerintah pusat memiliki kepemilikan saham sebesar 65 persen dan sisanya saham publik. Adapun selama ini mekanisme royalti penjualan timah: 3% dibagi: 20% pemerintah pusat 16 persen Provinsi Babel, 32 persen kabupaten penghasil dan 32 persen kabupaten/kota berdekatan”, tuturnya.

Kemudian dalam Divestasi saham, Saparuddin mengatakan, itu dinilai sebagai sebuah langkah perimbangan dan keadilan bagi masyarakat Babel yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan UU.No.1 Th 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. UU.No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, UU.No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

“UU.No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PP.No.2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah.PP.No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.PP.No.63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah, PP.No.81 Tahun 2019 Tentang Tarif PNBP di Kementerian ESDM dan PMK.No.53/PMK.05/2020:Tentang Tata Cara Investasi Pemerintah daerah”, terangnya kembali.

“Ada beberapa alternatif kebijakan divestasi saham PT.Timah yang nanti kita akan minta kepada pusat yakni antara lain melalui pinjaman dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Bangka Belitung.Penyertaan modal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.Hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kerjasama investasi antara Organisasi Induk Perusahaan( OIP) dengan Pemda Babel. Sekaligus untuk peningkatan royalti penjualan timah kita juga akan ke DPR RI dan kita mendesak agar segera dilakukan revisi UU.No.33 Tahun 2004 dan revisi No.81 Tahun 2019,” tambah Prof.Safaruddin lagi.

Penulis ; Liya
Editor ; Herman

 392 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *