Kasus Koruspi BPTP Babel : Terdakwa RH Masih Belum Ditahan, Ada Apa?

  • Share

PANGKALPINANG, deteksionline.com- Keterlibatan RH ( PPK Proyek Jalan BPTP Provinsi Bangka Belitung) sudah sangat jelas sejak RH sudah menjadi terdakwa menyusul rekannya dari pihak Pelaksana Hermanto.

Namun sampai saat ini RH ( PNS BPTP Babel) belum juga ditahan sejak dia ditetapkan menjadi Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bangka dan pada Kamis ( 5/9/2020) berkas perkaranya sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor Pangkalpinang.

Tetapi ada apa? “RH tidak ditahan” tanya Heri salah seorang warga Kabupaten Bangka saat berbincang disebuah Warkop di Sungailiat, Minggu (6/9/2020).

” Ada apa ya, sejak dijadikan tersangka dan kini sudah terdakwa, RH ini masih belum ditahan? Apakah ada orang “kuat” dibelakangnya”, tanya Heri.

Heri mengetahui kalau rekannya dari Pelaksana Hermanto sudah lama di inapkan di Lapas Bukit Semut Sungailiat, namun Heri agak bingung dengan RH yang masih bebas.

” Hermanto rekan RH dari pihak Pelaksana sudah lama menginap di Lapas Bukit Semut, namun RH masih bebas”, sebut Heri agak bingung.

Menanggapi hal itu, deteksionline.com melayangkan konfirmasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Bangka pada Minggu ( 6/9/2020).

Assalaamualaikum wr wb pak Kasipidsus, izin konfirmasi pak..untuk tersangka Rahmat kalau saya tidak salah kemarin kan tidak ditahan ya pak sejak penetapan TSK, apa alasannya pak..mohon keterangannya pak, Tks, Wassalaam.

Namun jawaban yang diterima dari Kasipidsus Kejaksaan Negeri Bangka tidak menjelaskan apa alasan RH terdakwa RH tidak ditahan.

” kami sudah limpah ke PN tipikor, sekarang kewenangan di Hakim”, tegas Beni Harkat, Minggu (6/9/2020).

Sampai di PN Tipikor RH Masih Ditahan?

Berkas perkara dugaan tindak pidana kuropsi proyek pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)  provinsi Bangka-Belitung tahun anggaran 2019 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Kamis (3/9).

Kasipidsus Kejari Sungailiat Beni Harkat SH seizin Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Farid Gunawan SH saat dikonfirmasi, Kamis (3/9) diruang kerjanya membenarkan kalau pihaknya sudah melimpah berkas perkara dugaan korupsi tersebut.

“Adapun tersangka dalam kasus korupsi adalah Her merupakan pihak penyedia barang/jasa serta RH selaku PPK pada proyek BPPT provinsi Babel.” jelas Beni.

Sementara itu Humas Pengadilan Tipikor Pangkalpinang Hotma Sipahutar SH MH membenarkan bahwa Pengadilan Tipikor Pangkalpinang sudah menerima pelimpahan berkas tersangka kasus BPTP Provinsi Bangka Belitung.

“Iya benar Pak, mengenai Pelimpahan Berkas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Jalan BPTP tersebut telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangka sebanyak 2 (dua) berkas pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 dan telah didaftarkan pada hari itu juga dengan nomor perkara masing-masing sebagai berikut : 1. Nomor 5/Pdt.Sus-TPK/2020/PN.Pgp atas nama Terdakwa Hermanto, S.H., anak dari Toni dan 2. Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pgp atas nama Terdakwa Rahmat Hasan, SP Bin H. Abdurahman Ali (alm)”, jelas Hotma, Jum’at ( 4/9).

Namun saat disinggung mengapa RH belum juga ditahan, Humas PN Tipikor Pangkalpinang Hotma Sipahutar belum berani menjelaskan apa alasan PN Pangkalpinang belum melakukan penahan kepada terdakwa RH, alasannya menurut Hotma belum membaca berkasnya dan juga belum menanyakan kepada Majelis Hakim terkait hal itu.

“Mengenai apakah Terdakwa an. Rahmat ditahan atau tidak saya belum baca berkasnya Pak Herman dan saya belum bertanya kepada Majelis Hakim yang berwenang yang ditunjuk menangani perkara tersebut”, tegas Hotma, Minggu (6/8/2020).

Sebelumnya telah diberitakan, dalam kasus korupsi di BPTP  Provinsi Babel, para tersangka diduga melanggar pasal primer yakni pasal 2 ayat(1) pasal Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP.

Untuk pelanggaran subsidernya para tersangka diduga melanggar pasal 3jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis : G. Julianto
Editor    : Herman

 363 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *