Andi Nirwana Menyebut, Kurangnya Akses Informasi Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

  • Share

SULTRA, deteksionline.com-Penanganan sektor kesehatan menjadi salah satu dari 3 (tiga) fokus utama kebijakan Pemerintah hadapi Pandemi Covid-19. Bentuk perhatian Pemerintah pada bidang kesehatan sangat besar, bahkan telah memberikan anggaran senilai Rp.87,55 triliun untuk belanja penanganan Covid-19, insentif tenaga medis, perlindungan tenaga kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, pembelian alat kesehatan, dan lain sebagainya.

Beberapa waktu yang lalu, saya didampingi Camat Rarowatu Utara (Ponirin, S.Sos) melakukan kunjungan reses ke Puskesmas Rarowatu Utara sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana yang memiliki peran dalam upaya  promotif dan preventif penanggulangan Covid-19, dan sebagai pusat kesehatan di masa pandemi saat ini.

“Dalam kunjungan ini, saya melakukan dialog dengan Kepala Puskesmas Rarowatu Utara (Satar, S.K.M) bersama tenaga kesehatan untuk menggali informasi dan gagasan serta menerima aspirasi masyarakat dan daerah terkait permasalahan di sektor kesehatan khususnya dalam pelayanan kesehatan dan penanganan Covid-19,”tandas Senator Sultra Andi Nirwana kepada Jurnalis, deteksionline.com, Kamis (3/9/2020)

Andi Nirwana mengatakan, Ia juga ingin memastikan terkait komitmen seluruh pihak yang bergerak di sektor ini dalam menerapkan protokol kesehatan saat pelayanan pasien dan upaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19 di fase adaptasi kebiasaan baru (new normal) saat ini.

“Hal lain yang perlu menjadi perhatian Pemerintah adalah terkait kurangnya akses informasi pengelolaan dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 pada sektor kesehatan, padahal masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran tersebut,” ungkapnya.

Transparansi harus dilakukan agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah juga harus memperkuat dan memperketat pengawasan dengan melibatkan BPK RI, Kejaksaan, BPKP, Polri dan lembaga terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah terjadinya tindakan korupsi dan mendorong percepatan penyerapan anggaran.

“Penting bagi kami di Komite III DPD RI untuk mengetahui persoalan sektor kesehatan dan memastikan penyerapan anggaran kesehatan di daerah dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran,”pungkas Istri Bupati Bombana itu.

#Puskesmas #RarowatuUtara #AndiNirwanaSebbu #ANS #Pinkers #SulawesiTenggara #Sultra #Bombana #DPDRI #Indonesia.

Penulis : Budi Setiawan
Editor : Herman

 193 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *