KSPSI Tolak Aturan Baru Tentang Skema Pengupahan Dalam RUU Cipta Kerja

  • Share

JAKARTA, deteksionline.com-Kofederasi  Serikat Pekerja seluruh Indonesia (KSPSI) menolak aturan baru tentang skema pengupahan dalam RUU Cipta Kerja.

Pasalnya, dalam Omnibus Law rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja Namun, Serikat Buruh menemukan ada beberapa pasal di dalam undang-undang sapu jagat ini yang bakal merugikan kalangan pekerja.

Menurutnya, undang-undang ini menghilangkan semua aspek yang selama di bangun dari semua Undang-undang13 tahun 2003. dan undang-undang 40 tahun 2011, tentang kesejaterahan, dan sebagainya itu ujung-ujungnya ini menghilangkan dari pada PHK, Pesangon, Ump kota/kab. dan akhirnya ujung-ujungnya pekerja menjadi gaji harian di bayar oleh para pengusaha.dan ini sangat bahaya bagi kelangsungan bagi para pekerja yang ada di indonesia.

“Karena di undang-undang itu, sebetulnya yang menentukan pekerja itu adalah pengusaha tentunya, tidak ada lagi negoisiasi, jadi kalau perusahan masih mau pakai tenaga kerja/karyawanya kalau tidak nanti di situ karyawan kerja beberapa hari akan di bayar pada beberapa hari kerja saja,” ungkap Wakil ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Prof Mathius Tambing kepada jurnalis deteksionline.com, Senin (1/9/20) di Jakarta-Pusat.

Lebih lanjut Ia tegaskan, Jadi ada di undang-undang 13 tahun 2003. Pada pada waktu itu saya pernah ikut bahas, disitu jelas ada Cuti bagi karyawan ada cuti mingguan, ada cuti bulanan dan Cuti tahunan. Cuti hamil jadi nanti kalau sudah ada undang-undang Cipta kerja itu akan ada hari kerja itu menjadi 6 hari kerja. Dan selama ini waktu kerja 5 hari dan nanti akan berubah dan jam kerja nya akan di tambah dari 8 jam kerja nanti bisa bertambah jam kerjanya.

“Dan yang lebih celaka sebenarnyaya, itu prosedur pembentukan Omnibus Law  rancangan undang-undang Cipta kerja, tidak sesuai mekanisme hukum yang berlaku, coba bisa dibayangkan dibuat dahulu itu draf nya sudah  di Kemenaker dan DPR RI baru di pangil orang-orang dan ini menurut pendapat saya sangat bahaya,” pungkas Prof. Mathius.

Prof.Mathius melihat di sini nanti bisa saja pengusaha memberhentikan pekerja sepihak, sebenarnya rancangan undang-undang Omnibus law.untuk membuka investasi tapi investasi ini membuat rakyat indonesia khusus nya para buruh/pekerja untuk mendapatkan ketidakadilan.

“Sehinga hak-hak pekerja nantinya akan hilang bilamana dalam Rancangan undang-undang.nanti di jadikan sebuah undang-undang lapang cipta kerja,”ujarnya menambahkan.

Sebaikanya solusi yang ada saat ini pemerintah, kata Prof.Mathius, mencabut dan bisa juga menunda.rancangan undang undang Cipta kerja bila pemerintah memasakan nanti dijadikan sebuah undang-undang. Tentunya, takut adanya gejolak bagi para pekerja indonesia dan tentunya kita melihat situasi seperti ini harus dilihat dari dampaknya.

“Dan kita harus melihat betul-betul, pekerja saat ini dan merasakan,dalam kesusahan,dan jangan sampai pekerja menimbulkan ketidak nyamanan ini kekuwatiran saya,”himbaunya.

Semenjak masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas pada Desember tahun 2019 lalu, Omnibus Law memang memicu pro-kontra di kalangan masyarakat, hingga tak sedikit pula yang menolak, terutama dari kalangan buruh dan aktivis.

“Tentunya, di dalam rancangan undang-undang Cipta kerja dari semua stakcholder, para serikat pejerja harus duduk bersama.dalam pembahasanya artiny apa saja masukan dari serikat pekerja itu,sangat penting dalam masukan bagi rancangan undang-undang Cipta kerja tersebut,” pungkas Wakil Ketua Umum KSPSI ini.

Penulis : Budi Setiawan
Editor : Herman

 281 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *