Terkait Proyek PLTS Takalar, FAKTA Akan Lakukan Demo Depan Gedung ESDM Jakarta

  • Share

Foto : Kantor ESDM Jakarta

JAKARTA, deteksionline.com-Koordinator aksi Front Anti Korupsi Tanah Air (FAKTA), Yusuf akan melaksanakan aksi besar-besaran di depan gedung Kementerian Eneegi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)Republik Indonesia, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.

Mengingat, pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo tengah fokus dalam upaya mengentaskan daerah-daerah tertinggal yang masih belum dialiri oleh listrik, salah satunya di daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM memberikan hibah berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah Balang Datu, Kab. Takalar untuk dapat mengaliri listrik di daerah tersebut.

Pembangunan PLTS tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) di tahun 2016.
Niat baik Presiden Jokowi untuk menerangi daerah-daerah tertinggal telah tercoreng setelah PLTS tersebut diketahui hanya mengaliri listrik sampai dengan 6 (enam) bulan setelah diresmikan.

Hal ini, kata Yusuf, temuan yang diduga merugikan masyarakat daerah tersebut, lantas menjadi perhatian oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pihak Kejati Sulsel menemukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu adanya ‘Mark up’ dalam pengadaan pembangunan PLTS tersebut.

“Selain itu ditemukan adanya dugaan kesalahan spek ketika proses pembangunan PLTS dilakukan,” ujarnya saat dihubungi awak media,” di Jakarta, Kamis (27/8/2020).
Yusuf menambahkan, Dugaan tindak pidana korupsi yang ditemukan oleh Kejati Sulsel jelas memperlihatkan adanya itikad buruk dari Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pengelola Anggaran dalam proyek pembangunan PLTS tersebut.

Dalam hal ini katanya, pengguna anggarannya adalah Dirjen EBTKE pada saat itu yaitu Rida Mulyana dan Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Dadan Kusdiana. Pengguna Anggaran yang memiliki tugas menyusun Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD) jelas diduga terlibat dalam penyusunan anggaran pembangunan PLTS yang diduga di-MARK UP.

Begitu juga dengan Kuasa Pengguna Anggaran yang menjalankan tugas proses pengelolaan keuangan negara dalam proyek pembangunan PLTS
tersebut.

Menurut Koordinator Aksi Yusuf, berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Rida Mulyana (Pengguna Anggaran) dan Dadan Kusdiana (Kuasa Pengguna Anggaran), diduga terlibat dalam dugaan Mark Up pengadaan barang/jasa dalam proyek pembangunan PLTS Balang Datu, Kabupaten Takalar.

Lanjutnya, Rida Mulyana (Pengguna Anggaran) dan Dadan Kusdiana (Kuasa Pengguna Anggaran), diduga terlibat dalam dugaan terjadinya kesalahan spek dalam pengerjaan pembangunan PLTS Balang Datu, Kabupaten Takalar.
“Selanjutnya, Rida Mulyana (Pengguna Anggaran) dan Dadan Kusdiana (Kuasa Pengguna Anggaran), diduga telah merugikan keuangan negara sebagaimana Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR),” terangnya.
Maka dari itu, kata Koordinator Aksi Yusuf aksi besar besaran dari Fakta Front Anti Korupsi Tanah Air akan membawa ratusan massa dari kelompok mahasiswa.

“Aksi besok adalah untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Dirjen Ebtke Kementerian ESDM,” tandasnya.

Aksi yang melibatkan ratusan mahasiswa didepan gedung Kementerian ESDM, Jakarta ini akan digelar besok pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, guna menuntut Presiden Joko Widodo, Kementerian ESDM dan Kejaksaan Agung.

Penulis : Ulis
Editor : Herman

 818 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *