Nasabah Koperasi Indosurya Minta Kapolda Stop Kriminalisasi Lawyer Sukisari

  • Share

JAKARTA, Deteksionline.com – Penangkapan lawyer Sukisari oleh Polda Metro Jaya, berbuntut panjang. Selasa (18/8/2020), belasan nasabah gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menggelar aksi unjuk rasa di area pintu masuk Polda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Aksi yang digelar secara simpatik dengan barisan karangan bunga itu untuk memberi dukungan moril kepada Advokat Sukisari, SH, kuasa hukum para nasabah yang dijerat tersangka oleh penyidik

Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo. Pasal 45 Ayat 3 UU ITE.

Aksi unjuk rasa simpatik para pendemo ini dilakukan dengan memasang karangan bunga yang disusun rapi dalam satu barisan di sisi trotoar pintu masuk Polda Metro Jaya. Sedikitnya ada 12 karangan bunga berbagai ukuran terlihat berjejer hingga menarik perhatian orang yang berlalu lalang disekitarnya.

Belasan karangan bunga protes dugaan kriminalisasi terhadap pengacara Sukisari, SH.

Ada 12 karangan bunga yang dirangkai berisi tulisan, diantaranya;1, KSP Indosurya gak bayar kami kok Lawyer Sukisari dituduh pencaran nama baik. KREDITUR KSP INDOSURYA.

Korban KSP ISP dan Lawyer Sukisari kok dikriminalisasi. KREDITUR INDOSURYA.

Lawyer Sukisari edukasi korban, bukan mencemarkan bama ISP. KORBAN INVESTASI ISP.

Jgn kriminalisasi Lawyer Sukisari krn edukasi. KORBAN ISP.

Koperasi bukan manusia kok bisa tercemar oleh Lawyer Sukisari. KORBAN KOPERASI INDOSURYA.

Anggota merasa terbantu edukasi Lawyer Sukisari. NASABAH INDOSURYA.

Aksi yang dilakukan para nasabah ini tidak berlangsung lama dan tanpa orasi. Usai membentangkan karangan bunga, aksi yang dipimpin oleh Advokat Fendi, SH dari Kantor Hukum Sukisari & Partners ini langsung membubarkan diri.

Hingga berita ini ditayang, Advokat Sukisari, SH belum bisa dimintai konfirmasinya karena masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Sukisari ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo. Pasal 45 Ayat 3 UU ITE.

Onggowijaya, SH, MH dari Kantor Hukum Onggo & Partners yang ditunjuk sebagai Kuasa Hukum Sukisari, menjelaskan bahwa kliennya adalah kuasa hukum yang mewakili sejumlah nasabah pada saat Koperasi Simpan Pinjam Indosurya menghadapi perkara PKPU di Pengadilan Niaga beberapa bulan lalu. Dia diadukan ke polisi karena Koperasi Indosurya merasa dicemarkan nama baiknya  oleh Sukisari.

“Peristiwanya terjadi ketika Sukisari tengah memberikan edukasi tentang hukum Kepailitan dan hukum koperasi kepada para kliennya dan nasabah lain melalui Grup Whatsapp,” ucap Onggowijaya kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (18/8/2020).

Fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana pemberitaan berbagai media massa adalah Bareskrim telah lebih dulu menetapkan dua tersangka yakni mantan Ketua Pengurus KSP Indosurya Henry Surya (HS) dan Managing Director KSP Indosurya Suwito Ayub (SA), yang mana proses hukum tersebut masih berlangsung di Kepolisian atas dugaan tindak pidana menghimpun dana masyarakat tanpa ada izin dari Bank Indonesia dengan jumlah korban mencapai ribuan orang.

“Sangat patut diduga Advokat Sukisari dikriminalisasi karena yang bersangkutan sangat vokal menyuarakan kebenaran dalam membela kliennya dan memiliki bukti-bukti laporan keuangan aliran dana Koperasi KSP Indosurya periode tahun 2017 dan tahun 2018 dengan total sekitar 14,4 triliun dalam bentuk Aksep Pinjaman Yang Diberikan,” ujar Onggowijaya.

Oleh karenanya, Onggowijaya berharap, seharusnya pihak kepolisian melalui PPATK terlebih dahulu menelusuri aliran dana KSP Indosurya yang mengakibatkan korban begitu besar.

Onggowijaya juga melihat proses penyidikan terhadap Sukisari saat berstatus sebagai saksi patut diduga melanggar HAM, karena oknum penyidik pada saat memeriksa yang bersangkutan saat sebagai saksi selalu dilakukan malam hari hingga jam 24.00. Waktu pemeriksan yang dilakukan hingga larut malam, jelas melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Sehingga tindakan penyidik yang memeriksa orang pada malam hari dapat dikualifisir sebagai pelanggaran dan melawan perintah pimpinan polri dan oleh karenanya  patut dikenakan sanksi berat,” tegasnya.

Namun, anehnya oknum penyidik justru melanggar semua hal yang diatur oleh UU. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka patut diduga ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengkriminalisasi Advokat Sukisari, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Atas pelanggaran prosedur yang dilakukan penyidik dalam kasus ini, Onggowijaya mengaku telah melaporkannya dan sekaligus meminta perlindungan hukum kepada Kapolri.

Kepala Bidang Humas yangg dihubungi wartawan  terkait kasus ini belum bersedia memberikan jawaban dengan alasan belum ada laporan. “Nanti saya cek dulu ya,” jawabnya singkat.

 

 

 1,549 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *