Foto // Sukiryanto (Wakil Ketua Komite IV DPD RI)

Berikut wawancara Deteksi dengan Sukiryanto Wakil Ketua Komite IV DPD RI.

Bagaimana Pendapat Bapak Selaku Wakil Ketua komite IV DPD RI bagi Perusahan Yang Sudah diatur dalam UU dan dana CSR dari Perusahan untuk membantu Covid-19.

Saya dukung dan saya rasa ini juga sudah dijalankan oleh beberapa perusahaan, mengeluarkan CSR dalam rangka penanganan Covid-19, namun agar tidak tumpang tindih, pengelolaannya bisa di serahkan ke pemerintah setempat sehingga dapat lebih optimal, berjenjang dari pemerintah desa sampai ke provinsi.

Bagaimana dengan Dana desa yang begitu besar untuk dapat di alokasikan membantu Mengatasi Covid-19?

Memang penanganan wabah ini perlu dana yang besar, karena dampaknya tidak hanya di Kesehatan, akan tetapi juga memiliki dampak di sektor ekonomi dan sosial. Sehingga yang terpenting untuk kita jaga bersama yaitu pada sisi penggunaannya dan ini harus benar-benar tepat sasaran.

Dengan Situasi usaha Sektor UMKM yang kurang Baaik dampak Covid-19. dengan Situasi ekonomi yang kurang baik Pemerintah Peran dalam Mengatasinya.?

Kita juga harus sama-sama memahami kondisi ini, ini kondisi yang memprihatinkan untuk semua. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan bersama BI dan OJK dalam rangka melindungi UMKM.

Selanjutnya, tinggal UMKM segera memaksimalkan kebijakan ini agar dapat bertahan ditengah wabah yang memberikan dampak perlambatan ekonomi ini, Adapun beberapa kebijakan telah dikeluarkan seperti Restrukturisasi Kredit, untuk KUR ada penundaan pembayaran Pokok dan Bunga, penundaan/keringanan pembayaran kredit leasing, relaksasi syarat kredit Umi, dan lainnya. Kami juga di Komite IV Yang Membidangi Ekonomi, APBN, OJK, BI, UMKM, Koperasi terus mengawasi implementasinya, dan kami tidak hanya berorientasi pada besaran jumlah debitur yang menerima program, tapi kami juga akan mereviu programnya seperti apa, restrukturisasinya seperti apa, penundanaan pembayaran kreditnya seperti apa, agar benar-benar UMKM bisa terbantu.

Kemudian, agaimana pendapat Bapak terkait Pemerintah akan kucurkan Dana 35.3 Triliun?.

Terkait dana Rp. 35.3T yang disiapkan Kemenkeu sebagai intensif pajak bagi sektor usaha nasional yang terdampak serius oleh Covid-19. Saya melihat ini mencakup hampir seluruh sektor di dalam perekonomian yang akan mendapatkan insentif perpajakan termasuk UMKM.di dalamnya, insentif ini mencakup relaksasi di PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPH Pasal 25 dan Percepatan Restitusi PPN.

Secara teori ini akan membantu masyarakat. mempertahankan daya beli sehingga roda perekonomian, terus berputar dan dunia usaha masih terus berjalan, akan tetapi saya juga memperingatkan pemerintah harus sangat cermat atas perlakuan insentif ini, karena pendapatan negara akan tergerus signifikan dan saat yang bersamaan pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit untuk mensubsidi pangan, obat dan hal lain yang kaitannya dengan Covid-19.

Apakah Dari Komite IV DPD RI dalam Pembahasan Rapat Virtual dengan Pemerintah ada dalam Pembahasan Terkait Persoalan Ekonomi?..

Tentunya persoalan ekonomi menjadi masalah pokok dalam tiap rapat kami di Komite IV.karena kami memang mengurusi persoalan anggaran. Terakhir kami melakukan koordinasi dengan BPKP. agar relokasi anggaran ini,tidak menjadi bom waktu setelah pandemi ini dan sebagai auditor internal harus proaktif memberikan pendampingan, serta melakukan pengawasan. agar tidak terjadi fraud. Selanjutnya kami akan melakukan rapat dengan OJK dan Kementrian Keuangan untuk mereviu Implementasi POJK dan soal PERPU dan Perpres yang kaitannya dengan perubahan postur APBN.

Solusi Apa Agar Ekonomi kita dari Semua Sektor dapat berjalan dengan Baik?.

Kita telah membaca assessment yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang scenario terberat yang dimungkinkan untuk kita hadapi dari dampak Covid-19. Boleh dikatakan kita dihadapkan beberapa pilihan yang buruk, sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan agar kita dihindarkan dari pilihan terburuk.

Banyak kebijakan yang telah dikeluarkan dalam rangka penanganan Covid-19 di sektor Ekonomi dan ini sudah mencakup banyak hal mulai dari kebijakan untuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Kesehatan, dunia usaha, umkm, rakyat miskin.apabila ini dieksekusi dengan baik, kita dapat terhindar dari dampak terburuk dari wabah ini.

Harapan Apa terhadap Pemerintahaan dari Komite IV DPD RI?

Harapan saya pemerintah dapat mengeksekusi kebijakannya dengan baik agar tepat sasaran, dan kami dari komite IV akan terus memberikan masukan berdasarkan fakta lapangan dan tidak hanya dari data saja. Kemudian ada celah fraud dari beberapa kebijakan dan ini harus kita awasi bersama dan kepada pihak-pihak. yang memegang amanah agar selalu mempertahankan integritas, karena wabah ini menjadi duka untuk Indonesia. sehingga jangan menambah lagi luka dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti korupsi dan lainnya…(budi setiawan)