Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP PPI) Sofyan dalam perbincangan dengan Syafrigon dari Majalah Deteksi, bicara panjang lebar sekitar perjuangan PPI dalam upaya melancarkan laju gerak roda organisasi dalam memperjuangkan hak keanggotaan ketika bermasalah.

Wawancara dilakukan pada Selasa (17/3/2020) begini petikannya:

Apa Visi dari Pergerakan Pelaut Indonesia?

Visi PPI Bercita cita mewujudkan Pelaut Indonesia yang cerdas, bermartabat,adil dan makmur.

Lalu, apa Misi-nya?

Misi kami di antaranya memperjuangkan,melindungi,membela hak dan kepentingan seluruh Pelaut Indonesia secara umum dan anggota pada khususnya.

Memperjuangkan terciptanya hubungan Industrial di bidang kepelautan yang harmonis,dinamis dan berkeadilan.

Mitra tripartit dalam Proses pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan pelaut Indonesia.

Mendidik dan meningkatkan Profesionalisme pelaut.

Meningkatkan tarif hidup dan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

 Kenapa Pelaut Harus Berserikat?

Dengan adanya Serikat, mereka para pelaut punya wadah untuk menampung ,menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mereka kepada pihak terkait. I

ibarat lidi,maka serikat itu seperti sapu lidi,lebih fowerful dari sebila lidi.

Di mana saja Keanggotaan PPI Berada?

Saat ini PPI sudah punya anggota lebih dari 8 ribu anggota. Mereka saat ini ada bekerja di dalam negeri dan luar negeri,baik di kapal niaga atau di kapal ikan dan di sector Offshore. Dan Kantor cabang PPI tersebar di 17 Provinsi dan 18 kota kabupaten.

Apa tanggapan anda dengan adanya pameo bahwa pelaut itu anak tiri?

Ini terjadi akibat minusnya perhatian pemerintah terhadap pelaut Indonesia,dimana tidak adanya kejelasan perlindungan pelaut ketika bekerja,dan masih adanya ego sektoral  antar Kemenhub dan Kemenaker.

Kasus apa saja yang telah diselesaikan oleh PPI terhadap anggotanya yang bermasalah di dalam bekerja?

Sudah banyak kasus – kasus hubungan Industrial pelaut dan pengusaha baik lokal maupun Internasional yang sudah di selesaikan oleh PPI. Walaupun saat ini PPI belum Afiliasi dengan ITF, tapi dalam beberapa kasus bisa diselesaikan berkat bantuan ITF.

Ada beberapa kasus yang cukup di selesaikan di tahap bipartit ada juga sampai tahap tripartit dan malahan ada juga sampai ke PHI. di mana ada beberapa kasus yang suda dimenangkan oleh PPI.

Ada Guyonan Bahwa Pelaut Ikut diklat Untuk Peningkatan  Hanya dapat Sertifikat saja  tidak dapat Ilmu? Bagaimana menurut Anda?

Yaaa Ini terjadi ada guyonan bagi pelaut yang datang ke badan diklat kentara sekali Komersialisasi di dunia Pendidikan Maritim Indonesia. Ada beberapa badan diklat yang memberi konpensasi untuk pelaut tetap bekerja dan pulang ketika mau ujian saja dan diharuskan setor uang absen dan ada juga istilah perwira kantin di mana kebanyakan para PASIS tersebut berada di kantin dari pada di kelas akibat tidak masuknya sang dosen.

Bagaiman Anda Mensosialisasikan Bahwa PPI benar benar memperjuangkan hak hak Anggota yang tergabung di PPI?

Saat ini sosialisasi keberadaan PPI di lakukan kepada Mess Mess Pelaut dan ikatan Alumni sekolah Pelayaran, di samping itu sosialisasi dipropaganda selalu dilakukan di Media sosial, di mana PPI punya group FB dengan anggota hampir 84 ribu.

Bagaimana Hubungan PPI dengan Dirjen Hubla?

PPI berusaha membangun komunikasi dengan Direktorat Hubla supaya dapat audiensi dengan instansi tersebut,tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari ihak Hubla walaupun PPI sudah menerima surat jawaban atas Pemberitahuan keberadaan PPI sebagai serikat sektor laut yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Capt.Rudiana.tapi dalam beberapa hal PPI Pernah juga di undang untuk ikut Pembahasan beberapa isu yang di laksanakan Dirkapel.

Gaji di bawah Rp 7 Juta Untuk ANT3/ATT3. Menurut Anda bagaimana?

Menurut Hemat saya  tidak layak dan tidak Pantas untuk seorang Perwira yang menyandang Ijazah klas 3 tersebut, tapi karena kondisi lapangan pekerjaan yang tidak tersedia dengan cukup untuk mereka.

Akhirnya gaji yang tidak standart tersebut mereka ambil karna ketatnya persaingan antar perwira.

Yang lebih Mmiris lagi Pelaut Indonesia sampai saat ini tidak punya standart  upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagai mana tanggapan ada tentang omnibus law?

PPI Menolak dengan alasan karena tidak ada lagi sanksi pidana untuk pengusaha yang melanggar dan dihapusnya hak hak pesangon

Tidak ada lagi pengangkatan pegawai tetap. semua mau di outsourcingkan.

PPI adalah satu satunya serikat atau organisasi sektor laut yg menolak Omnibus Law. Ini hal yg kita tolak karena merugikan di sisi pekerja

Akibat perlawanan PPI dianggap sebagai biang kerok. Sebab sejak adanya PPI banyak pelaut yg di edukasi tentang regulasi ketenagakerjaan pelaut, membuat pelaut jadi lebih mengerti hak dan kewajiban. (syafrigon)