SUNGAILIAT, deteksionline.com —
Riduan Lurah Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka mempersilahkan kepada masyarakat ataupun LSM LMP Kabupaten Bangka untuk mempertanyakan permasalahan operasional KIP PT Timah di Pantai Matras kepada pihak Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena kewenangan pemberian izin pertambangan itu ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

“Kewenangan izin penambangan tidak ada di kelurahan.. kita dkelurahan sebagai fungsi pengawasan.
Masalah kewenangan penambangan itu di propinsi.silahkan kawan-kawan melakukan penolakan ke Provinsi.
Kewenangan perizinan itu di Provinsi”, demikian disampaikan oleh Riduan, Jum’at (6/12/2019) melalui pesan Whats App.

Riduan mengaku pihak Kelurahan Matras tidak pernah menerima dana kompensasi dari pengusaha KIP, justru Riduan mempertanyakan siapa yang memberitahukan pihak Kelurahan Matras menerima dana kompensasi operasional KIP PT Timah,

“Yang bilang pihak kelurahan menerima dana kompensasi siapa? “, tanya Riduan.

Riduan menjelaskan bahwa pihak Kelurahan Matras hanya menyaksikan,
“Kelurahan hanya menyaksikan, silahkan tanya penyalurannya ke panitia KIP Matras”, jelasnya.

Sementara itu Camat Kecamatan Sungailiat Suhardi, mengatakan sampai saat ini Lurah Matras Riduan belum ada memberikan laporan terkait aksi adanya penolakan masyarakat terkait operasional KIP PT Timah di Pantai Matras, namun Suhardi mengakui mendapat info bahwa diduga Lurah Matras Riduan sudah menerima kompensasi dari penyelenggara KIP, tetapi tidak jelas berapa nilainya karena Riduan belum melaporkan hal tersebut,

” info yang Saya dapatkan, pak Lurah sudah menerima dana kompensasi dari penyelenggara KIP, tetapi Saya tidak tau jelas kapan diterima, berapa jumlahnya dan apakah dana itu sudah disalurkan karena sampai saat ini pak Lurah Matras belum pernah melaporkan hal itu kepada Saya”, jelas Camat Suhardi, Kamis ( 5/12) di Sungailiat.

Camat Suhardi juga persilahkan Deteksi Online konfirmasi kepada Lurah Matras Riduan untuk lebih jelasnya ” silahkan konfirmasi kepada Lurah Matras terkait permasalah itu karena sampai saat ini Riduan belum memberikan laporan kepada saya, biasanya kalau belum terpojok Lurah Riduan belum memberikan laporan tetapi kalau sudah terpojok baru datang ke Camat minta petunjuk”, terang Suhardi juga.

Diketahui sebelumnya, LMP Kabupaten Bangka akan mengajak masyarakat melakukan aksi penolakan bila para pihak yang pro-KIP tetap ngotot ingin menambang di kawasan wisata publik pantai Matras Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka,

” Seandainya ada KIP ini kan berarti pencemaran laut. Apalagi bagi para nelayan – nelayan ini. Mereka harus seberapa jauh untuk mencari ikan, selain itu wilayah Pantai Matras merupakan Pantai tujuan Wisata baik lokal maupun Domistik dan Manca Negara, kalau air laut dan pantainya tercemar, siapa yang mau datang ke pantai Matras,” ungkap Sumino, Ketua LMP Kabupaten Bangka, Saptu (30/11) di Sungailiat…(her)