MK Sah Putuskan Pengurus Parpol Tak Boleh Nyalon Jadi DPD RI

  • Share

 

DETEKSIONLINE.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa pengurus Partai Politik (Parpol) dilarang keras mencalonkan diri menjadi Calon DPD RI. Sebelum ketok palu ternyata ada beberapa pengurus Parpol yang menduduki kursi di lembaga tersebut.

Keputusan paling dinanti tersebut resmi diketok palu pada hari ini, Senin (23/7/2108).

Ketua Koalisi Rakyat Untuk Parlemen Demokratis dan Berkeadilan / KOAR Parlemen, Bondan Wicaksono

Keberadaan DPD haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai politik. Sehingga, original intent atau pembentukan DPD sebagai representasi daerah terbebas dari kepentingan politik dan golongan tertentu.

“DPD merupakan representasi daerah (territorial representation) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbangan atas dasar prinsip “checks and balances” terhadap DPR yang merupakan representasi politik (political representation) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional,” kata Bondan Wicaksono dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Bondan menuturkan, meskipun kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari seluruh kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara Nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Sbagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui Partai, sebagai peserta Pemilu.

“Untuk itu semangat konstitusional dengan adanya keputusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 perlu di apresiasi dan dilaksanakan sebagaimana amanat amar putusan yang telah di tetapkan sebagai wujud implementasi dari negara hukum yang demokratis dan berkeadilan,” pungkas Bondan

Diberitan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi memutuskan pengurus parpol dilarang menjadi calon anggota DPD/senator. Hal itu menjawab gugatan M Hafidz.

 

Sebelumnya, Hafidz menggugat Pasal 182 huruf l. Pasal itu berbunyi:

 

Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan setelah memenuhi syarat bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

 

 

Hafidz meminta MK menafsirkan ‘serta pekerjaan lain’. Berikut kata MK :

 

“Pasal 182 huruf l bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik,” bunyi putusan majelis MK, Senin (23/7/2018).

(Budi Setiawan)

Editor : Yori

 561 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *