PH Kasus DAS Tuding Pemborong yang Paling Bertanggung Jawab

  • Share
IMG-20180419-WA0050

PANGKALPINANG, DETEKSIONLUNE.COM;–+ Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bangka Belitung,  Nazalyus dan Firyadi Ryandhani (PPTK) mulai menghadapi sidang perdana di Pengadilan Tipikor kota Pangkalpinang dalam perkara kegiatan proyek rehabilitasi DAS Hutan Lindung Pantai  Rebo yang berlokasi di Kawasan Hutan Pantai Airanyir, Bangka  oleh dinas kehutanan Provinsi Bangka Belitung tahun anggaran 2014 senilai Rp. 1.078.130.000

Pihak jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bangka di hadapan majelis hakim yang diketuai  I Nyoman Wiguna mendakwa Nazalyus dan Firyadi Ryandhani  telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri  terdakwa Aan Sukayat (CV Djohar Putra)  dan Dedi Eka Saputra (CV Eka Putra)  yang mana negara telah dirugikan   sebesar Rp 485.128.830.

Pihak JPU merinci salah satu diantara perbuatan melawan hukum tersebut dimana perbuatan para terdakwa telah melakukan pengeluaran biaya ril menyebabkan telah bertambah keuntungan atau bertambah kekayaan dari Dedi Eka Saputra bin H Muchtar Abdul Madjid sebesar Rp 213.100.000 yang berasal dari uang yang Dedi Eka Saputra terima dari kegiatan tersebut sebesar Rp 441.000.000.  Lalu dikurangi biaya ril yang dikeluarkan Dedi Eka Saputra sebesar Rp 227.900.000 dan memperkaya atau membuat bertambah kekayaan dari Aan Sukayat sebesar Rp 272.028.830.

“Realisasi pembayaran bersih yang ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening CV Djohar Putra Rp 1.011.568.830. Realisasi biaya yang sebenarnya (real cost) untuk belanja jasa pihak ke 3 rehabilitasi DAS dalam rangka pemenuhan kewajiban IPPKH untuk pembangunan jalan Lingkar Pantai Timur Bangka Rp 526.440.000.  Adapun selisihnya/ kerugian keuangan negara adalah Rp 485.128.830,” ungkap JPU, AB Peranginangin seperti dalam dakwaan.

 Akibatnya seperti dalam dakwaan perbuatan terdakwa  Nazalyus bin Nanang Effendi selaku KPA/PPK  bersama-sama dengan terdakwa Firyadi Ryandhani  (PPTK), Aan Sukayat (direktur CV Johar Putra) dan Dedi Eka Saputra telah merugikan keuangan negara sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara dalam kegiatan rehabilitasi DAS  tahun anggaran 2014 nomor: SR-99/PW29/5/2018 tanggal 07 Maret 2018,” tambahnya.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat ayat (1) huruf b Undang-Undang   nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menurut PH, Pemboronglah yang Bertanggung Jawab.

Sementara itu dalam eksepsi (nota bantahan) yang dibacakan   tim penasehat hukum dari Feriyawansyah dan Associates merasa keberatan kalau klienya harus ikut menanggung kesalahan seperti yang dituduhkan pihak JPU dalam dakwaan. Bagi Feriyawansyah klienya telah bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana wewenang jabatan serta tanggung jawab yang mereka emban sebagai abdi negara. “Klien kita sudah bekerja benar, masak harus dipersalahkan,” katanya dengan nada kesal.

Soal adanya kerugian negara yang dituduhkan pihak JPU menurut tidak terbukti. Karena menutunya pihak  badan pemeriksa keuangan  pada tahun 2015 seperti yang tertuang dalam PHP BPK menyatakan kegiatan tersebut telah terlaksana 100 persen. “Dan dinyatakan hasilnya tidak ada temuan. Yang mana berkasnya sekarang tersimpan di kantor Sekda dan kantor Bakeuda Provinsi Bangka Belitung,” ujar pengacara muda ini.

Dikatakan Feri  yang menjadi roh suatu tindak pidana korupsi sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal di atas adalah salah satu adanya perbuatan melawan hukum serta unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.  “Namun dalam hal ini semua tidak ada sedikitpun unsur  melawan hukum yang dilakukan para terdakwa,” sebutnya.

Kalaupun ada lanjutnya, kesalahan tak bisa ditumpukan kepada klienya. Adapun yang paling   bertanggung jawab penuh dalam kegiatan ini sebetulnya adalah pihak Aan Sukayat dan Dedi Eka Saputra.

“Dikarenakan merekalah yang memanfaatkan, menikmati serta bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana yang diuraikan JPU dalam dakwaan.  Mereka berdua saling bekerjasama  untuk melaksanakan dan berusaha bersama untuk memenangkan kegiatan DAS tersebut. Dan sah lolos dan tidaknya berkas pihak CV Johar Putra adalah bukan wewenang para klienya kami,” tandasnya.

 

 951 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *