Kantornya Digruduk, Sofyan Djalil Diminta Kembalikan Tanah Hak Rakyat

  • Share

demo-4

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM: Sekitar 50 orang warga Bintaro, Tangerang Selatan diduga korban penyerobotan tanah oleh pengembang Bintaro, Senin (26/3)  menggeruduk kanror Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam demo damai itu orator Syaiful Basri alias Marchel meneriaki Menteri Sofjan Djalil agar tidak melindungi ‘tikus kantor’ yang bersembunyi di balik ruang sejuk ber-AC di kantor itu, dan diduga ikut bermain penerbitan HGB..

“Pak Menteri jangan lindungi tikus kantor di BPN ayo bersihkan mereka dan kembalikan tanah rakyat,” teriak Marchel.

“Serifikat Hak Milik masyarakat asli, bisa dianggunkan ke bank, tapi dikalahkan pengembang yang hanya memiliki surat tanah HGB,” katanya mewakili Masyarakat Solidaritas Tangerang (Somat).

Setelah lebih satu jam berorasi, ditengahi pihak aparat kepolisian dari Jakarta Selatan, tujuh perwakilan warga diterima pejabat teras di Kementerian ATR/BPN.

“Kami hanya sekadar didata permasalahannya dan dijanjikan akan ditindak lanjuti. Tapi, sampai kapan, tidak ada kejelasan,” kata Annie Sri Cahyani (ASC) salah satu pemilik tanah yang telah tujuh tahun lebih memperjuangkan hak kepemilikan tanahnya di pengadilan tapi selalu dikalahkan.

“Saya melakukan aksi ini bukan untuk saya pribadi tapi juga warga Bintaro lainnya, yang sama-sama dirampas hak kepemilikan tanahnya,” kata ASC, tanpa menyebut nama pengembang di Bintaro yang telah merampas hak atas tanah yang telah dibelinya.

Kronologi Kasus
ASC adalah salah satu pemilik sebidang tanah yang dikelilingi pagar batako di kawasan Bintaro atas nama suaminya Ir. RM. Punto Wibisono, seluas 2.080 M2. Tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik sejak tahun 1991. Persisnya tanah tersebut terletak di Kel.Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Tangsel. dengan NOP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Serpong pada tahun 2000 No. 36.76.070.011.009.0065 dan ASC telah melunasi kewajibannya membayar PBB hingga tahun 2017.

ASC membeli tanah tersebut dari Albert Tobing sesuai prosedur seharga ±2 Milyar Rupiah pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2007 SHM tersebut dibalik nama, bahkan sejak bulan Juni 2008 BPN Kab. Tangerang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan atas SHM tersebut, karena ASC mengagunkan SHM tersebut ke PT. Bank Panin. Tbk.

Sebulan setelah terbit Sertifikat Hak Tanggungan, yaitu pada bulan Juli 2008, tanpa warkah BPN Kab. Tangerang menerbitkan SHGB No. 124, SU No. 77/Pondok Jaya, Luas 2.413 M2 (sisa) atas nama sebuah pengembang besar, yaitu sisa pemisahan dari Sertifikat induk (SHGB) No. 124, SU No. 77/2000, luasnya 6.210 M2 atas nama salah satu pengembang besar di Tangerang Selatan

Kemudian untuk melengkapi keabsahan hak kepemilikan pengembang besar tersebut, pada tanggal 11 November 2008 Kepala Kantor Pajak Pratama Serpong menerbitkan NOP dan SPPT PBB (MUTASI) No. 36.76.070.011.009.0815.0 yang luas objek pajak nya 2.413 M2 tersebut tanpa permohonan dari pengembang besar (tanpa warkah). NOP tersebut tidak tergambar dalam peta SIG (Sistem Informasi Geographis), sekalipun demikian Pengembang dapat membayar SPPT PBB (MUTASI) atas tanah seluas 2.413 M2, periode tahun 2006 s/d 2011. Sejak tahun 2012 pengembang besar tidak bisa melunasi SPPT PBB nya karena telah dibatalkan oleh Kakanwil Pajak Prop. Banten. Hingga saat ini NOP tanpa warkah tersebut belum dibatalkan hanya berstatus MK (Menunggu Keputusan).

Mulai dari terbitnya SHGB No. 124 SU No. 77/2000, Luas 2.413 M2 (sisa) itulah petaka ASC dimulai, karena atas dasar SHGB tersebut pengembang menggugat ASC; AT (penjual) dan BPN Kab. Tangerang.

Dalam dupliknya BPN Kab. Tangerang menyatakan bahwa “ Semua sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Tangerang khususnya yang disebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat adalah SAH dan BERHARGA, karena sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari Duplik ini sebenarnya ASC sudah melihat adanya dugaan keberpihakan BPN kepada pengembang. Singkat kata ASC mengalami kekalahan hingga tingkat PK dan saat ini tanah tersebut sudah dieksekusi, sehingga ASC kehilangan satu2nya tanah miliknya.

ASC merasa ada yg tidak beres dengan sengketa ini, oleh karenanya ASC melaporkan beberapa kejanggalan yang terjadi termasuk kesaksian palsu ke POLDA METRO JAYA yang kesemua laporannya di SP3. Tidak berhenti sampai disini, ASC tetap berjuang mencari keadilan dan kebenaran, pada Agustus 2012, ASC melaporkan dugaan pidana yang dilakukan oleh pengembang besar ke Mabes Polri. Kali ini ASC mendapatkan sedikit titik terang karena perkara tersebut bisa berproses hingga ke Pengadilan Pidana. Dalam hasil putusan Pidananya 998/Pid.B/2014/PN.TNG, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan memalsu surat (dalam hal ini Surat Ukur). Terungkap pula dalam Persidangan bahwa BPN telah menjadikan salah satu Surat Ukur yang dipalsukan tersebut sebagai dasar penerbitan SHGB No. 124, SU No. 77, tanah seluas 6.210 M2 atas nama pengembang besar.

Namun ASC sangat sedih dan kecewa kepada Majelis Hakim PN TNG. Karena walaupun perbuatan memalsu surat yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2000 tersebut terbukti, namun Majelis Hakim menyatakan Penuntutan Jaksa penuntut Umum terhadap terdakwa gugur karena daluwarsa, sehingga terdakwa dibebaskan dari jeratan pasal 263.

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomer 998/Pid.B/2014/PN.TNG tersebut di atas, ASC mengirim surat kepada Menteri ATR/BPN RI , Kakanwil BPN Prop. Banten dan bahkan mendatangi Kakan BPN Tangsel memohon agar mempertimbangkan Putusan Pidana, atau melakukan gelar perkara khusus, karena menurut ASC, SHGB No. 124, SU No. 77/2000, Luas 2.413 M2 (sisa) tersebut cacat administrasi, sehingga SHGB tersebut seharusnya dibatalkan.

Namun hingga saat ini, baik Menteri ATR/BPN RI; Kakanwil BPN Prop. Banten dan Kakan BPN Tangsel beserta jajarannya hanya berlindung di balik putusan perdata, tanpa mau mempertimbangkan putusan pidana yang ada.

Padahal sangat jelas SHGB No. 124, Luas 2.413 M2 (sisa) surat ukur nya No. 77/Pondok Jaya adalah hasil pemalsuan oleh terdakwa pada perkara No. 998/Pid.B/2014/PN.TBG. Nama penunjuk batas-batas pada Surat ukur No. 77 juga mengaku tidak pernah menjadi petunjuk batas.

Sampai kapanpun ASC tidak akan pernah bisa menerima peryataan BPN bahwa SHGB a/n Pengembang besar tersebut dinyatakan SAH dan BERHARGA.

Saat ini diatas tanah tersebut terdapat empat unit plang yang dipasang oleh kedua belah pihak bersengketa. Menurut ASC, pengembang sudah tidak bisa menguasai tanah tersebut karena SHGB No. 124 milik pengembang besar tersebut sudah habis masa berlakunya sejak 24 Juli 2015. ASC meyakini bahwa dia adalah korban mafia tanah dan atau mafia peradilan yang bertujuan memiliki sebidang tanah miliknya tanpa prosedur yang benar.

Dia berharap agar jeritan hati; perjuangan menegakkan keadilan dan kebenarannya suatu saat akan terdengar oleh para wakil rakyat di negeri ini bahkan mungkin oleh Presiden Jokowi, Presiden yang dipilihnya pada tahun 2014.

ASC memilih pasangan Jokowi-JK adalah karena salah satu janjinya dalam nawacita Jokowi- JK, yaitu : “MELINDUNGI HAK KEPEMILIKAN TANAH”.
Oleh karenanya ASC saat ini menagih janji kampanye Jokowi-JK untuk melindungi hak kepemilikan tanahnya.

“Bapak Presiden jangan hanya bisa membagi bagi sertidikat secara gratis, kami yang sudah bersertifikat hak milik juga menuntut hak kami yang dirampas pengembang,” kata ASC yang akan terus melakukan aksinya jika perlu sampai ke Istana Presiden. (budi S)

 

 

 

 1,834 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *