Hindari Konflik, IPW : Segera Tuntaskan Polemik Persenjataan TNI-Polri

  • Share
pojoksulsel-Ketua-Presidium-Indonesia-Police-Watch-IPW-Neta-S-Pane
Ketua Presidium IPW Neta S Pane.

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM – Polemik persenjataan antara TNI dan Polri perlu diselesaikan agar tidak menjadi konflik di tingkat bawah. Apalagi ada kata kata Panglima TNI “akan melakukan penyerbuan”. Kata kata ini jelas sangat menakutkan masyarakat.

Ind Police Watch (IPW) menilai penyelesaian itu harus dilakukan dengan cara membuat batasan yang jelas dan transparan soal persenjataan atau Alutsista Polri, sehingga tidak meniru niru Alutsista TNI.

Tugas utama Polri sesuai UU adalah melindungi, mengayomi dan melayani serta melakukan penegakan hukum di masyarakat. Sebab itu dalam menjaga keamanan masyarakat, anggota Polri diperkenankan memegang senjata api.

“Tapi senjata api anggota Polri hanya sebatas untuk melumpuhkan, yang tentunya jenis senjata apinya harus jauh berbeda dengan senjata api TNI atau militer, yang berfungsi untuk perang,” ujar ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran pers tertulisnya di Jakarta, kamis (28/9/2017).

Hanya saja di Polri terdapat kesatuan atau unit kerja semi militer, yakni Brimob dan belakangan ada Densus 88 Anti Teror.

“Kita tahu bahwa Polri punya dua unit kerja. Mereka dilengkapi berbagai jenis alutsista yang disamakan dengan TNI. Namun Ironisnya, selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya. TNI dan Komisi 3 DPR mendiamkannya,” ungkap Neta.

Neta mengatakan, apa yang dikatakan Panglima TNI Gatot memang patut dicermati karena polisi memang jauh beda dengan militer. Untuk itu alutsistanya harus berbeda dan tidak boleh sama atau mirip atau mengikuti gaya militer.

“Yang disayangkan, kenapa Panglima TNI baru bicara sekarang soal ini. Padahal selama ini Brimob memiliki kendaraan lapis baja Barakuda yang mirip dengan panser TNI. Brimob memiliki senapan SS dan peluncur granat yg standar militer. Begitu juga dengan Densus 88 Antiteror yg hampir seluruh senjata apinya mengikuti alutsista militer,” ungkapnya.

“Pertanyaannya kemudian muncul, apakah ancaman Gatot yang akan menyerbu unit kerja keamanan yang memiliki senjata berat itu hanya sebuah gertak sambal atau memang benar akan diwujudkan? Ancaman ini perlu diklarifikasi Komisi 3 DPR sebagai mitra kerja TNI Polri agar tidak berkembang keresahan di masyarakat dan ketakutan di kalangan investor.

“Komisi III DPR harus memperjelas kepada Brimob dan Densus 88, seperti apa seharusnya alutsista mereka agar tidak bergaya militer atau meniru-niru alutsista TNI. Jika polemik ini tidak segera diselesaikan dipastikan akan terjadi kegaduhan yang makin meruncing dan mengganggu keamanan di 2019,” tutup Pane. (Yori)

 405 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *