Kuota Khusus Putra Daerah di Polda Jabar,  Lemkapi: Ada yang Tidak Suka Polri Maju

  • Share

 

anggota-kompolnas-edi-hasibuan_20151012_193638

 

 

JAKARTA,DETEKSIONLINE- Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai apabila permasalahan Kuota Khusus Putra Daerah dalam perekrutan anggota Polri adalah Isu maka ada yang sengaja mengembosi Polri.

” Kalau benar itu hanya isu maka berarti ada yang sengaja mengembuskannya supaya terjadi kericuhan,” tutur Edi ketika dihubungi Selasa (04-07-2017).

Mantan Komisioner Kompolnas ini menjelaskan, apabila itu benar adanya isu maka Polri harus hati hati dengan upaya dari luar yang ingin Polri hancur dan tidak ingin Polri semakin menjadi lebih baik.

“Bisa jadi ada yang ingin Polri hancur dan tidak ingin lihat Polri semakin baik,” tutur Edi.

Edi mengprasiasi keinginan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan agar putra daerah banyak diterima, namun alangkah lebih baik hal tersebut dilakukan secara transparan agar tidak menjadi sumber konflik.

“Kita ingin dilakukan secara transparan agar tidak menjadi sumber konflik,” katanya.

Diketahui, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan menegaskan pihaknya tidak mengeluarkan keputusan kuota khusus putra daerah dan kuota nonputra daerah untuk penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol).

Karena masalah Kuota khusus putra daerah hanyalah isu belaka. Hal itu muncul akibat salah persepsi orangtua calon taruna.

“Mungkin itu salah persepsi, makanya saya di sini meluruskan, jangan sampai untuk menutupi hal yang tidak baik malah dimunculkan hal-hal demikian,” tutur Irjen Pol Anton Charliyan.

Irjen Anton menuturkan, selama ini dirinya tidak mengetahui terkait keputusan kuota putra daerah yang menjadi fokus permasalahan selama ini. “Putra daerah itu jelas isu, dan tidak ada buktinya,” paparnya.

Kapolda Jabar menegaskan, dalam penerimaan anggota Polri pihaknya tidak main main. Terbukti Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menemukan adanya penyimpangan dalam seleksi penerimaaan calon anggota Polri.

“Ada beberapa orang yang ditangkap, yakni satu orang PNS, satu anggota Polri, dan satu orang calo. Disita uang ada Rp 1,3 miliar, ada yang Rp 1,5 miliar. Ini masih ada yang lain dikembangkan,” ujar Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan.

Tiga orang yang ditangkap adalah Aiptu E dan Brigadir Y, sementara yang dari warga sipil adalah N. Irjen Anton menerangkan, ada 1.151 peserta yang mendaftar melalui jalur Bintara. Dari perekrutan itu, 219 orang diloloskan, padahal mereka tidak memenuhi syarat.

“Saya tak ingin calon (anggota Polri) dari Jabar adalah orang-orang bermasalah. Pertama kali ditemukan ada mayat hidup (yang tidak harusnya lulus dan tidak sehat),” tutur Kapolda.

Karena itulah, dirinya melakukan ‘bersih-bersih’ dan membubarkan panitia rekrutmen yang lama. Penggantian tersebut membuat pengumuman hasil seleksi menjadi molor. Penangkapan ini sekaligus membantah isu adanya kebijakan memprioritaskan putra daerah dalam seleksi Akpol tahun ini.

“Itu sebabnya masalah penilaian berubah-ubah, mereka yang punya masalah istilahnya, kemudian dialihkan isunya seolah-olah putra daerah. Kalau masalah nasionalisme, di sini apel kebangsaan dua kali. Jangan ragukan Polda Jabar soal nasionalisme,” tutur mantan Kapolda Sulawesi Selatan tersebut.

 

 509 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *