Close
IMG-20170601-WA0069
Irjen Pol Purn. Eddy Kusuma Wijaya. (foto: Budi)

JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM – Dalan pembahasan undang-undang teroris, pansus memastikan keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme tidak disalahgunakan dan menghindari tumpang tindih dengan kepolisian.

Irjen polisi Purnawirawan Eddy Kusuma Wijaya yang juga Politikus PDIP komisi lll, Dapil Banten lll, menjelaskan bahwa dalam memberantas terorisme perlu dilakukan upaya-upaya preventif terlebih dahulu dan mesti melibatkan lembaga negara yang berkaitan. Misalnya kementerian agama harus mengontrol para Mubaligh yang ceramahnya mengandung provokasi.

“Ketika usaha preventif sudah dilakukan, tapi masih ada gerakan teroris yang mengancam negara, tentu tindakan represif mesti harus dilakukan,” ujar Irjen Purn. Eddy Kusuma Wijaya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Rabu (30/5/2017).

Untuk menghindari penyalahguaan peran TNI dalam memberantas teroris yang dikawatirkan publik, maka perlu di dibentuk pengawas ekternal. Pengawas ekternal bisa dari tokoh masyarakat, akademisi dan beberapa lembaga negara yang berkaitan.

Edy Kusuma mengharapkan bagaimana peran serta TNI dalam penanganan terorisme di Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tanpa menyentuh wilayah polisi.

Menurutnya, kepolisian tetap pada peran terkait pengamanan yang melekat seperti mengantispasi kemungkinan terjadinya bom, berikut penyelesaian hukum terkait aksi terorisme. Dan tetap dengan pendekatan criminal justice system.

“Namun yang pasti Polri tetap pada perannya, sesuai Prosedur tetap (Protap) yang dijalankan selama ini,” ungkapnya.

Sementara untuk peran TNI dikhususkan dalam kondisi-kondisi tertentu, karena polisi tidak memilki kemampuan menanganinya. Misalnya pembajakan pesawat, pembajakan kapal laut, atau ancaman teroris di perbatasan negara.

“Agar terjadi kekompakan dalam menjalankan tugas pemberantasan teroris antara TNI dan POLRI, tentu kalau dikordinasi oleh BNPT akan lebih baik,” ucapnya.

Karenanya, RUU Terorisme nantinya juga harus mengakomodir penguatan peran BNPT. BNPT pulalah yang nantinya akan memberi keputusan apakah TNI turun atau tidak.

“Pemerintah dan parlemen masih mencari titik temu beberapa point dalam undang-undang teroris, agar nantinya undang-undang teroris ini bisa menjadi undang-undang yang ideal. Hal ini ilakukan karena pemerintah dan parlemen menyadari undang-undang teroris ini menyangkut masyarakat banyak. Dan hal ini pulalah membuat proses pembahasanya terkesan lambat di mata publik,” tutupnya. (Budi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!