Setya Novanto Didesak Tanggapi Somasi Anggota DPRD Mabar

  • Share
Setya-Novanto-Mundur
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. (Ist)

JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM – Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto didesak segara menanggapi somasi yang dilayangkan tim kuasa hukum anggota DPRD Manggarai Barat, Edi Endi.

Permintaan ini disampaikan Edi mengingat hingga saat ini DPP partai golkar dibawah ketua umum, Novanto belum memberikan penjelasan terhadap somasi yang sudah dilayangkan sebelumnya.

“Saya mendesak ketua umum golkar, pak Novanto untuk menjawab terhadap somasi yang telah dilayangkan tim kuasa hukum ke DPP beberapa hari lalu,” ucap Edi saat dihubungi wartawan di Labuan Bajo, Selasa (21/2/2017).

Sebagai ketua umum lanjut Edi, harus merespons segala aspirasi dari daerah apalagi yang berkaitan dengan hak konsitusional anggota dewan. Perlakuan sewenang-wenang terhadap kader justru akan memperburuk citra partai Golkar di tengah masyarakat.

Selain itu juga Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Golkar ini mendesak Novanto segara mencabut kembali Surat Keputusan (SK) Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya, karena jelas-jelas merampas hak konstitusional.

Hal ini kata Edi telah melakukan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang karena telah melanggar Peraturan Organisasi partai Golkar No: PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 pasal 13,14,15 ,16,17 tentang mekanisme pemberian sanksi organisasi, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar serta UU Partai.

Menurut Edi Sesuai UU partai Politik, UU Pemilu, UU MD3 dan ADRT Partai Golkar dijelaskan syarat Pemberhentian Anggota DPRD khusus yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap apabila diancam dengan Hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU dan AD/ART Partai Golkar, ditegaskan bahwa dakwaan Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, dirinya hanya terbukti melanggar pasal 303 ayat 1(satu) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dan denda paling banyak sepuluh juta Rupiah.

“Keputusan sepihak yang dilakukan Ketua Umum atas usulan DPD II partai golkar Mabar jelas-jelas melanggaran aturan yang semestinya tidak terjadi. Untuk itu Ketua Umum golkar Setya Novanto segara mencabut SK PAW, karena tidak memiliki alasan yang kuat untuk memberhentikan saya secara sepihak,” tegas Edi.

Permintaan ini dipertegas dengan somasi yang ditujukan kepada DPP partai  Golkar di Jakarta, pada 16 Februari 2017 lalu.

“Kami tegas dan telah melayangkan surat protes dan somasi atas kesewenang-wenangan terhadap saya,” terang Edi. (DOL)

 686 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *