API : Terkait Prahara Edi Endi, Bupat Mabar Dapat Batalkan Proses PAW

  • Share
IMG-20170220-WA0059
Direktur Riset Lembaga Analisis Politik Indonesia (API) Humai. (Ist)
JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM – Upaya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Edi Endi oleh partai golkar beruntung panjang. Edi Endi selaku pihak yang merasa dirugikan dari proses sepihak PAW ini telah melakukan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Mabar, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menanggapi kasus ini, Direktur Riset Lembaga Analisis Politik Indonesia, Humai mengungkapkan kasus seperti ini sama nasibnya dengan kasus yang pernah dialami oleh wakil ketua DPR, Fahri Hamzah.
“Kasus Fahri Hamzah hampir sama dengan anggota DPRD Mabar Edi Endi, dimana pimpinan DPR tidak bisa mengambil sikap sesuai surat pengusulan PAW yang dilakukan partai karena Fahri Hamzah telah melayangkan gugatan ke pengadilan. Hal serupa juga akan terjadi di Manggarai Barat,” ujar Humai dalam siaran persbnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/2/2017).
Humai menegaskan jika selama masih ada gugatan pimpinan DPRD tidak bisa memroses surat pengajuan PAW tersebut. Sebab pihak yang dirugikan sedang menempuh upaya hukum.
Humai yang juga sebagai dosen di Universitas Nasional ini dengan jelas mengatakan bahwa meskipun pimpinan DPRD sudah memroses, namun Bupati Mabar bisa saja mengabaikan putusan PAW tersebut selama belum ada keputusan final dari pengadilan.
“Bupati bisa abaikan itu kalau belum ada salinan putusan pengadilan meskipun pimpinan DPRD sudah memroses surat PAW itu,” jelasnya.
Humai menilai langkah hukum yang dilakukan Edi Endi sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan ADRT partai yang berlaku.
“Saya melihat langkah yang ditempuh pak Edi Endi ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Hukum,” tegas Alumnus Universitas Gajah Mada ini.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Golkar, Edi Endi meminta Ketua Umum partai Golkar Setya Novanto segara mencabut kembali Surat Keputusan (SK) Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya. Perminta Edi ini menyusul terbitnya SK Ketua Umum tentang persetujuan pemberhentian dan PAW melalui surat  dengan Nomor: 03/PGK-KMB/II/2017.
Edi menilai PAW terhadap dirinya diduga adanya kepentingan politik sehingga proses PAW melanggar sejumlah ketentuan dan aturan-aturan normatif baik internal partai golkar maupun aturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, SK PWA ini dianggap janggal karena diterbitkan 30 November 2016 namun baru diserahkan kepadanya per-14 Februari 2017. (DOL)

 365 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *