Komisi III Apresiasi Langkah penegakan Hukum Perda Nomor 3/2012 Kalimantan Selatan

  • Share
dpr
Gedung DPR/MPR RI. (Foto: Ist)

JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Alhabsyi mengapresiasi  penegakan peraturan daerah(perda) Nomor 3/2012 Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Saya mengapresiasi  penegakan hukum perda Nomor 3/2012 oleh Polda Kalsel dan Dinas Perhubungan atas perda untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya kepada wartawan, jumat(10/2/2017).

Menurutnya,  dirinya akan terus menyurakan  proses hukium yangs at ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumsel.

“Pasti, pasti kita dukung, karena pelanggaran   terhadap Perda Kalsel  ini sudah terjadi selama lima tahun lamanya, dan  belum ada tindakan,” jelasnya.

Aboe menambahkan langkah yang dibuat polisi, Dishub  dan pemprov Kalsel  sebagai contoh yang harus dilakukan oleh provinsi lainnya.

“Bukan hanya diapresiasi, tetapi wajib menjadi contoh  bagi provinsi-provinsi lainnya.Dampaknyakan,  untuk memakmurkan  masyarakat demi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sumber Daya Mineral(SDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, pengelolaan sumber daya mineral harus bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

“Saya  tegaskan,  bahwa pengelolaan SDM harus memberi manfaat, yang maksimal  bagi perekonomian negara.Sudah saatnya semua penambang taat hukum, dan mementingkan  kepentingan nasional  tanpa terkecuali,” kata Ignasius.

Sedangkan, Pemprov Kalsel  yang diwakili Dishub  dan berkerjsama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan balai besar dengan dukungan  Polda Kalsel  serta polres setempat bersikukuh menjalankan perda kecuali, dengan memasang portal jalan sejak, Kamis (27/1/2017) lalu di Jalan Negara, sehingga mau tidak mau pengusaha  tambang mulai sekarang ini tidak sebatas pada wacana pada rencana membangun.namun,  mulai merealisasikan  pembangunan flayover atau underpass untuk dapat melintas diatas jalan negara.

Sedangkan, atas dugaan  bahwa penegakan hukum dapat menimbulkan  efek domino adalah tidak benar, karena truk  pengangkut hasil tambang  masih bisa memilih jalur lain yang tidak melanggar perda tersebut.

Dengan demikian tidak boleh ada  disepensasi untuk melewati jalan tersebut, buat untuk pengangkut hasil tambang terkecuali dilarang oleh perda tersebut.

Setelah penerbitan para pemlik tambang  masih dapat beroperasi menggunakan jalan tambang, dan  pelabuhan  yang berizin lengkap dan tidak melanggar hukum.Tidak ada  kerugian ekonomi yang ditimbulkan  dengan penegakan  Perda Kalsel  Nomor 3/2012 ini.Dimana,  diberikan kesempatan  bagi para pengangkut hasil tambang , yang selama ini melanggar menggunakan jalan nasional  untuk membangun flayover diatas persimpangan jalan tambang dengan melengkapi syat-syarat yang ada.
Dengan penegakan ini maka jalan nasional  akan terpelihara baik.Sehingga,  masyarkat Kalsel mendapatkan akses tambahan untuk  lalulintas arus barang ke Kabupaten Barabai(daerah utara kalsel). (sapuji)

Editor : Yori

 310 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *