Lembaga API Menilai Desakan DPR Mencopot Kapolda Jabar Syarat Politik

  • Share
pengamat-politik-maksimus-ramses-lalongkoe-20161128_231249
Direktur Eksekutif API Maksimus Ramses Lalongkoe (foto:Ist)

Jakarta,deteksionline.Com – Permintaan pencopotan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan tidak hanya datang dari massa Front Pembela Islam (FPI) tapi juga muncul dari politisi senayan. Permintaan pencopotan ini menyusul nama Kapolda Jawa Barat itu tercantum sebagai dewan pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

Menanggapi hal ini, Lembaga Analisis Politik Indonesia melalui Direktur Eksekutifnya, Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, jika politisi senayan serius menyampaikan permintaan pencopotan itu maka sebetulnya virus politik mulai merasuki lembaga institusi penegak hukum.

“Desakan pencopotan itu sudah masuk dalam kategori intervensi politik lembaga DPR. Permintaan pencopotan itu juga sangat disayangkan mengingat institusi kepolisian sendiri belum memeriksa Kapolda Jawa Barat apakah salah atau tidak. Jika Kapolda salah tentu ada mekanisme internal polri untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa adanya gravitasi politik,” ujar Ramses kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Ramses menilai, desakan pencopotan ini juga tidak substansial. Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 tahub 2011, Pasal 16 huruf d dengan jelas dan terang benderang dikatakan, setiap anggota Polri dilarang menjadi  pengurus  dan/atau  anggota  lembaga  swadaya  masyarakat  dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

Kata dilarang tanpa persetujuan pimpinan polri menjadi kata kunci dari peraturan ini. Artinya jika jabatan dewan pembina yang disandang Kapolda Jawa Barat tidak mendapat persetujuan dari pimpinan mungkin saja melanggaran aturan polri tapi justru pihak polri sendiri yang menyetujui. Itu artinya tidak ada persoalan dalam hal jabatan dewan pembina itu kalau mengacu pada perkap tersebut, papar pria yang biasa disapa Ramses ini.

Ramses justru bertanya-tanya, ada apa dengan sikap politisi senayan yang mendorong Kapolri untuk mencopot Kapolda Jawa Barat tanpa melalui suatu penelaan secara mendalam dan komprehensip?, ucapnya.

Ramses berharap, politisi senayan perlu menjadi penengah dalam setiap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, bukan malah menjadi bagian dari gerakan masyarakat yang malah makin menciptakan ruang-ruang konflik yang berujung pada perpecahan.

“Politisi senayan itukan dipilih rakyat, alangkah baiknya mereka jadi penengah bukan malah menjadi bagian dari gerakan masyarakat yang bisa menimbulkan konflik”, tegasnya.

Ia juga berharap, Kapolri sebagai pimpinan tertinggi institusi kepolisian untuk tetap independen dan tidak berpengaruh oleh tekanan-tekanan politik dari pihak dan lembaga manapun sepanjang yang dilakukan tidak menyalahi aturan. Seperti diberitakan, Kapolri diminta mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan karena menjadi pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan beberapa organisasi masyarakat lainnya. (Yori)

 493 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *