Ngawur, Pengadilan Serang Banten Eksekusi Tanah Tanpa Kehadiran BPN

  • Share
img-20160928-wa0019
Thomas Edison Rihimone (Foto: Ist)

Serang,Deteksionline.com – Secara resmi hari ini, Rabu (28/9) Pengadilan Negeri Serang telah melakukan eksekusi tanah yang terletak di Jalan Bojonegara, kilometer 8, Desa Margagiri, Serang, Banten pada.

Pada saat berjalannya proses eksekusi tersebut, tampak di lokasi sejumlah personel dari polres Cilegon dan Polsek sekitarnya dengan senjata lengkap berjaga-jaga untuk mengamankan jalannya eksekusi.

Untuk Diketahui bahwa, kasus sengketa tanah ini telah bergulir dan sedang diperkarakan di pengadilan Negeri Serang dengan termohon 1 bernama Minul Soetaryanti P binti Soetarto dan PT. Anugerah Buana Marine selaku termohon 2.

Adapun Gugatan termohon 1 dan 2 dilakukan guna mengembalikan harta goni gini (bersama) kepada PT. Maritim Samudera Jaya, Dkk yang terdaftar dipengadilan Negeri Serang dengan No. 7.

Menurut Kuasa Hukum termohon, Thomas Edison Rihimone mengatakan bahwa terkait sengketa tanah ini, pihaknya tengah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Serang dengan Nomor 14/pdt.plw/2016/pn.srg.

“Saat ini terkait sengketa tanah, kami sedang banding ke Pengadilan Tinggi. Hal terkait ┬ádengan surat-surat yang dilelangkan yaitu 3 Hak Guna Bangunan (HGU) milik Pt palwaminata jaladri dan 14 Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Purnomo SH.┬áJadi proses hukum masih akan terus berjalan,” ujar Thomas Edison Rihimone kepada Wartawan di Lokasi, Rabu (28/9).

Edi menyesalkan bahwa pihak pengadilan hari ini melakukan eksekusi dengan melangkahi upaya hukum termohon ke PT.

“Saya bersama tim ingin menegaskan kepada ketua PN Serang bahwa saat ini termohon sedang melakukan upaya hukum banding terkait proses lelang, jadi hormatilah proses hukumnya,” ucap Edi.

Edi menjelaskan lebih terperinci bahwa untuk keputusan PN Serang hari ini belum berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde). Sehingga pihaknya sebagai tim kuasa hukum termohon 1dan 2 menghimbau kepada semua pihak (pemohon) yang sedang bersengketa untuk menahan diri sambil menunggu keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Selain itu Edi menyayangkan sikap pemohon yang tidak menghadirkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Serang dalam proses eksekusi tersebut.

“Seharusnya pihak BPN dihadirkan karena merekalah yang lebih tahu peta lokasinya. Dan untuk diperhatikannya bahwa Pengadilan itu hanya berkewajiban untuk mengesahkan. Bukan mengeksekusi,” terang Edi dengan gamblang.

Edi menambahkan saat ini pihaknya selaku termohon akan mengambil langkah menyurati pihak BPN untuk menunjuk dan memperjelas peta lokasi yang sebenarnya terkait panjang dan lebar tanah yang disengketa tersebut.

“Secepatnya kami akan surati BPN untuk menunjuk peta lokasi yang sebenarnya, agar jelas berapa luasnya tanah tersebut, sungguh keterlaluan dalam eksekusi ini pihak BPN tidak dilibatkan. Merekalah (BPN) yang lebih tahu karena itu bidangnya (bidang pertanahan) sebab patok tanah luasnya ditentukan oleh BPN. Kami konsisten Jika terjadi kesalahan, maka mereka akan kami pidanakan,” tuturnya. (Redaksi)

 1,959 total views,  8 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *