Sekjen ACTA: Usulkan Gubernur Dipilih Presiden, Ahok Takut!

  • Share
jamal yamani
Jamal Yamani, SH, Sekjen ACTA

JAKARTA, Deteksionline: Sekjen Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Jamal Yamni, SH mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok mulai ketakutan menghadapi Pilkada 2017. Indikasinya, kata Jamal, dia (Ahok) mengusulkan agar Gubernur DKI dan wakilnya dipilih langsung oleh presiden.

Menurut Jamal Yamani, usulan Ahok tersebut merupakan bentuk ketakutan dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. “Saya  mengatakan hal ini  karena berdasarkan survei, elektabilitas Ahok semakin hari semakin turun dan  semakin banyak kegelisahan masyarakat atas kepemimpinannya,” tandas Jamal Yamani di Jakarta, Kamis (31/8)..

“Survei terakhir walaupun berbeda-beda, tapi trend Ahok menurun karena  terlalu  banyak  kebohongan-kebohongan yang tidak sepatutnya dilakukannya,” tambah Jamal..

Pada Rabu (31/1) ini juga berlangsung sidang di MK. Ahok mengusulkan beberapa poin dalam revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satunya gubernur dan wakil gubernur DKI tidak lagi dipilih rakyat, melainkan langsung oleh Presiden dan berkedudukan setingkat menteri. ‘Sekali lagi saya katakan, ini adalah akumulasi dari bentuk ketakutannya,” kata Jamal sekaligus meminta agar usulan Ahok tersebut jangan digubris, karena penunjukan Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden tidak diatur dalam Undang-Undang. Jadi usulan Ahok jangan digubris.

Kampanye Terselubung

Sementara itu, sehari sebelumnya, Selasa (30/8), ACTA juga menyayangkan sikap Ahok dan Wakilnya Djarot Syaiful Hidayat yang  menerima kedatangan sekelompok orang yang mengatasnamakan relawan Ahok-Djarot di Balai Kota pada Senin (30/8/2016).

Jamal Yamani menilai Ahok telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan serta melakukan kampanye terselubung atas tindakannya itu. “Itu merupakan bentuk kampanye terselubung yang menguntungkan diri sendiri sebagai calon gubernur petahana,” kata Jamal di Balai Kota.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ahok dan Djarot  menerima kedatangan sekelompok orang yang mengatasnamakan relawan Ahok-Djarot di Balai Kota pada Senin kemarin. Pada kesempatan itu, keduanya juga sempat menerima bingkisan berupa roti buaya sebagai simbol pinangan relawan Ahok-Djarot.

Menurut Jamal, perbuatan Ahok ini juga telah melanggar Pasal 76 ayat 1 huruf “d” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”Pasal 76 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang dipimpin,” ucap Jamal mengutip UU. (hendra)

 482 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *