BNPT Ajak Kementrian dan Lembaga Bersinergi Tanggulangi Terorisme

  • Share
Ratusan petugas Brimob dari Polda Jatim bersiap menaiki kereta Gumarang tujuan Jakarta di Stasiun Pasar turi, Surabaya (19/7), Sebanyak 220 Pasukan Sat Brimob Polda Jatim di BKO ke Jakarta. Pasukan sebanyak 2 SSK (Satuan Setingkat Kompi) ini diperbantukan untuk pengamanan kota saat rekapitulasi Pilpres tingkat pusat. Berita Joss/ Herman Dewantoro
Ratusan petugas Brimob dari Polda Jatim bersiap menaiki kereta Gumarang tujuan Jakarta di Stasiun Pasar turi, Surabaya (19/7), Sebanyak 220 Pasukan Sat Brimob Polda Jatim di BKO ke Jakarta. Pasukan sebanyak 2 SSK (Satuan Setingkat Kompi) ini diperbantukan untuk pengamanan kota saat rekapitulasi Pilpres tingkat pusat. Berita Joss/ Herman Dewantoro
Ratusan petugas Brimob dari Polda Jatim bersiap menaiki kereta Gumarang tujuan Jakarta di Stasiun Pasar turi, Surabaya (19/7)(foto: istimewa)

 

JAKARTA, Deteksionline: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengajak kementerian dan lembaga untuk bersinergi menanggulangi terorisme di Indonesia.

“Problem terorisme sangat kompleks sehingga butuh penanganan lintas sektoral dari berbagai stakeholders sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” kata Komjen Suhardi Alius usai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) terkait penanggulangan terorisme di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/8).

Ia menjelaskan bahwa potensi ancaman kekerasan dari kelompok radikal terorisme masih tinggi sehingga upaya penanggulangan terorisme tidak lagi bersifat parsial ataupun sektoral.

“Melalui rakorsus ini ada arah yang jelas terkaitsinergiantarkelembagaan dalam penanggulangan terorisme,” jelas dia.

Suhardi lalu memberikan contoh betapa ancaman terorisme ini semakin nyata dan bisa dilakukan propoganda dengan muda lewat dunia maya.

“Salah satu ancaman yang serius adalah terorisme di dunia maya. Hal itu tidak bisa dilakukan BNPT sendiri tetapi butuh kementerian lain dalam hal ini Kominfo,” tutup mantan Kabareskrim ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menilai bahwa upaya penanggulangan terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saja.

Menurut dia, diperlukan juga adanya sinergi antar kementerian dan lembaga negara dalam penanggulangan tersebut. “Karena spektrum terorisme ini sangat luas sehingga penanganannya juga harus komprehensif,” kata Menkopolhukam Wiranto .

Wiranto menjelaskan, hal itu dilakukan karena kejahatan terorisme ini sudah sangat berbahaya. “Dampak terorisme itu kan sangat mengerikan, bisa memporak-porandakan kehidupan suatu negara. Jadi, aksi terorisme itu menimbulkan ketidaknyamanan dan kepanikan masyarakat, ini yang harus kita hindari,” jelas Wiranto.

Agar kedepan bisa berjalan dengan baik, menurut dia penanggulangan terorisme juga harus didukung dengan instrumen hukum yang jelas melalui penerbitan Undang-Undang Anti-Terorisme yang saat ini masih dibahas oleh DPR. “Kita akan meminta pengertian dan dukungan DPR dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memberikan keleluasaan dalam penyempurnaan UU Anti Terorisme,” tutup Menkopolhukam seraya mengungkapkan bahwa UU tersebut nantinya bisa menjadi senjata bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi terorisme dan radikalisme.(dra)

 

 

 567 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *