Muhamadiyah Nilai Penindakan Teroris Cukup oleh Polri

  • Share
teroris
jumpa pers muhammadiyah (foto: detik.com)

JAKARTA, Deteksionline: Wacana penambahan wewenang TNI ikut dalam menangani teroris dalam hal penindakan ditolak oleh Muhammadiyah. Penolakan ini merupakan sikap resmi ormas islam terbesar kedua di Indonesia.

” TNI jangan ditarik-tarik  pada wilayah terkait proses penegakan hukum, karena TNI bukan aparat penegak hukum. Yang dikhawatirkan justru pemberantasan terorisme dalam kerangka dan tupoksi TNI itu menimbulkan kekerasan dan merugikan rakyat,” ucap Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas dalam keterangan persnya bersama koalisi masyarakat sipil di Kantor PP Muhammadiyah di Menteng Raya, Senin (25/7).

Hal itu disampaikan Busyro dalam jumpa pers bersama koalisi masyarakat sipil di kantor PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016).

Menurut Busyro, Majelis Hukum PP Muhammadiyah sudah mengkaji naskah akademik RUU terorisme yang akan dibahas DPR. Di dalamnya banyak kelemahan dan tidak sejalan dengan UUD ataupun UU tentang HAM.

Keberhasilan TNI menangkap istri Santoso tanpa ada penembakan, menurut Busyro tidak menggambarkan proses penindakan kasus terorisme secara menyeluruh oleh TNI.

Dia mengingatkan peristiwa kelam tahun 98 yang saat itu dianggap TNI yang bertanggung jawab. Dan sejarah kelam di Jakarta itu sama sekali tak bisa terlupakan.

“Itu korbannya masih ada dan pelakunya state terorism di orde baru itu intelijen tentara yang main. Jadi penyelidikan waktu itu tidak dilakukan polisi atau kejaksaaan, tapi oleh aparat militer,” ujar mantan pimpinan KPK itu.

Busyro berharap pemerintah dan DPR tidak terburu-buru membahas dan mengesahkan RUU tentang terorisme. DPR harus mendengar terlebih dahulu masukan dari masyarakat atau kelompok sipil dalam merevisi UU tersebut.

Kelompok masyakarat sipil lain di antaranya Imparsial, KontraS, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta dan lainnya, dalam forum itu menilai pelibatan militer dalam Revisi UU Tindak Pidana Terorisme merusak mekanisme criminal justice system, mengancam demokrasi dan HAM.

Pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme memang dimungkinkan dalam rangka tugas perbantuan kepada Polri, yaitu bagian dari Tugas Operasi Militer Selain Perang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil justru menilai bahwa pengaturan pelibatan TNI dalam RUU revisi atas UU anti terorisme yang sudah diajukan dan dibahas Pansus di DPR, justru berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pelibatan TNI merusak mekanisme criminal justice system, mengancam demokrasi, dan berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM.

Selain itu, seperti tertulis dalam rilisnya, pengaturan dalam RUU ini juga cenderung akan memberikan cek kosong kepada aparat TNI untuk terlibat lebih jauh dan bersifat meluas dalam urusan keamanan dalam negeri. Ini bisa dilihat dari luasnya lingkup penanggulangan terorisme dan tidak rigidnya klausul pelibatan TNI di RUU ini. (dra

 

 722 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *