Sabar Sirait : KPUD Sebaiknya Duduk Bersama Dan Gelar Pilkada Ulang

  • Share
IMG-20160711-WA0002
Kantor KPUD Pematangsiantar (Foto:Ist)
Pematang Siantar,Deteksionline.com Relawan salah satu Pasangan Calon Pilkada Pematangsiantar Surfenov Sirait – Parlindungan Sinaga (SSPS), Sabar Sirait menawarkan kepada KPUD setempat untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi,dan kembali mengadakan pilkada setelah sempat tertunda tujuh bulan lamanya.
“Hari ini, persis tujuh bulan Pilkada Siantar tertunda. Sudahlah. KPUD Siantar Legowo saja. Laksanakan saja Pilkada. Mari duduk bersama. Kita sudahi  kemelut ini. Kita tinggalkan yang lalu dan mari upakan semua kekeliruan yang terjadi. Kita songsong pembangunan Siantar. Kalau masih kasasi, bisa berbenturan dengan Pilkada Tahap II tahun 2017. Damai itu indah. Kita semua bersaudara dibawah Panji-panji NKRI,”kata Sabar kepada wartawan, Senin (11/7).
Dia menerangkan, apabila KPUD tetap akan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) hal itu dianggap sia-sia belaka, dan hanya buang waktu saja.
 “Menurut pendapat saya, tidak ada menangnya KPUD Siantar. Putusan Panwaslih yang memerintahkan KPUD Siantar untuk menetapkan Pasangan Surfenov – Parlin  adalah final dan mengikat, serta mempunyai kekuatan eksekulator, yang harus dilaksanakan semua pihak. Presiden RI pun harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Apalagi KPUD. Rakyat, penyelenggara pilkada  serta semua orang harus tunduk pada aturan hukum bahwa Putusan Panwaslih adalah final dan mengikat. PTUN Medan juga mengakui hal itu, makanya ada putusan sela 8 Desember 2015 lalu  PTTUN juga mengakui makanya banding yang diajukan KPUD Siantar ditolak oleh PTTUN Medan. Saya yakin MA juga akan berpedoman sama jika KPUD kasasi,” jelasnya.
Menurutnya, sesuai dengan UU No 1 tahun 2015 jo UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilukada. Pada Pasal 144 dijelaskan, Panwaslih dapat menangani atau penyelesaian sengketa  pemilihan, karena itu merupakan keputusan akhir dan mengikat. Sedangkan,  pihak KPUD Siantar menganggap bahwa gugatan SSPS ke PTUN Medan salah alamat, dan sebagainya sebagaimana materi memory banding yang diajukan KPUD Siantar ke PTTUN Medan.Padahal, sesuai UU No 1 Tahun 2015 diperbaharui dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, gugatan Pasangan Calon Pilkada Pemtangsiantar Surfenov Sirait – Parlindungan Sinaga sudah tepat dan memang harus diajukan ke PTUN Medan, bukan ke PTTUN Medan sebagaimana keinginan KPUD Pematangiantar dan berbagai pihak lainnya. Sebab objek sengketa gugatan SSPS adalah soal pencoretan SSPS sebagai Paslon yang sudah disyahkan dengan Nomor Urut 5 dalam Pilkada Serentak 2015.
“PTTUN tidak berwenang menerima langsung gugatan SSPS. PTUN lah yang berwenang. Ketika SSPS menang di PTUN Medan, barulah PTTUN bisa menerima kelanjutan upaya hukum banding sebagamana yang diajukan KPUD Pematangsiantar.” ujarnya.
Dikatakannya, sesuai Fatwa Mahkamah Agung No 115/Tuaka. TUN/V/2015 menyebutkan keputusan pengawas pilkada memiliki kekuatan eksekutorial dan hanya keputusan KPU provinsi/kabupaten/kota yang merugikan pasangan calon pilkada yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).Apabila, gugatan SSPS minta ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota Siantar ditolak oleh Panwaslih Siantar, maka SSPS berhak dan boleh mengajukan gugatan ke PTTUN, bukan ke PTUN.
“Gugatan SSPS terkabul / dikabulkan Panwaslih Siantar dan KPUD harus menetapkan SSPS sebagai Paslon. Jika tidak ditetapkan bisa dituntut. KPUD sudah menetapkan SSPS dengan nomor urut 5. Itu sudah benar berdasarkan hukum, meski berlawanan dengan hati nurani KPUD Siantar dan yang lainnya. Bagi SSPS selesai sudah urusan hukum,” terangnya.Setelah menjalani persidangan sampai keluarnya putusan PTTUN Medan yang memenangkan SSPS, Ketua KPUD Siantar, Mangasi Tua Purba dan komisioner lainnya semestinya sudah paham apa yang menjadi gugatan Surfenov – Parlin, dan mengapa diajukan ke PTUN Medan, bukan ke PTTUN sebagaimana disebut-sebut Mangasi bahwa Gugatan Surfenov Parlin salah alamat, tidak mengikuti mekanisme sengketa, dan PTUN Medan dianggap tidak berwenang menerima gugatan. Dalam Memory Banding KPUD Siantar yang diajukan KPUD Siantar ke PTTUN Medan akhir Maret 2016. antara lain disebutkan bahwa, majelis hakim tidak komrfehensif, tidak berwenang, salah menafsirkan hukum dan sebagainya.Ketika Pilkada Siantar harus ditunda atas instruksi KPU RI pasca keluarnya Putusan Sela PTUN Medan pada 8 Desember 2015, sebagai mana dilansir beberapa media massa, Komisioner KPUD Siantar, Batara Manurung mengatakan bahwa Gugatan SSPS ke PTUN Medan tidak tepat.
“Menurut UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 153, tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara ayat 1, pasangan calon harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Batara kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Menurut Batara, Survenof-Parlin seharusnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Meski demikian, KPU Pematang Siantar tetap menghargai putusan sela yang dikeluarkan PTUN.
“Kenapa kami tunda? Karena kami menghormati peradilan negara ini dan KPU RI juga menyampaikan kepada kami bahwa semua lembaga peradilan negara harus dihargai,” Tutupnya.
(DOL/Sapuji)

 408 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *