Dituding Sesat, Jamaah Wahidiyah Menduga Ada Konspirasi di Balik Fatwa MUI

  • Share

Oleh Al Amin     

muiJAKARTA, DOL:Rasa keadilan jamaah Wahidiyah kembali terusik. Setelah dituding sesat oleh MUI Kota Tasikmalaya pada 2005 silam dan berbuntut aksi anarkis massa, kini giliran Bakor Pakem Tebingtinggi, Sumatera Utara, ‘taqlid’ kepada fatwa MUI tersebut sehingga jamaah Wahidiyah pun urung menggelar tablig akbar di daerah itu.

Meski dengan berat hati, namun untuk ikut menciptakan situasi yang kondusif sekaligus menghindari perpecahan antarumat (Islam), akhirnya sejumlah jamaah Wahidiyah Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, menyatakan mundur dari kepengurusan Yayasan Perjuangan Wahidiyah (YPW) Kota Tebingtinggi. Hal tersebut diungkap salah satu mantan pengurus YPW Kota Tebingtinggi ketika dihubungi   lewat selular, Kamis (24-03-2-16) siang.

Seperti dikutip Koran Sindo, 14 Maret 2016 lalu, sejumlah pengurus Wahidiyah Kota Tebing Tinggi menyatakan mundur dari kepengurusan YPW di hadapan Kepala Kantor Kemenag HM Hasbi MA dan Ketua MUI  setempat H Ahmad Dalil Harahap, setelah Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Kota Tebingtinggi menyatakan ajaran ini sesat. Pernyataan Bakor Pakem tersebut taqlid (mengikuti) Fatwa MUI Tasikmalaya 2005 lalu, yang menyatakan sebagian ajaran Wahidiyah sesat.

Menurut salah seorang mantan pengurus YPW yang enggan disebut identitasnya itu,  ia bersama teman-temannya terpaksa  mundur (dari pengurus YPW) mengikuti harapan Kakan Kemenag agar kondisi Kota Tebing Tinggi kondusif dan tidak ada perpecahan. Meski begitu, secara individu, ia mengaku masih mengamalkan sholawat Wahidiyah. “Karena, yang saya rasakan selama ikut mengamalkan  Wahidiyah hati menjadi lebih tentram dan bertambah semangat beribadah kepada Allah SWT,” akunya.

Mantan pengurus YPW itu menyebutkan kronologis larangan tehadap kegiatan Wahidiyah. Menurutnya hal tersebut berawal dari audensi dengan MUI terkait rencana jamaah Wahidiyah menggelar tablig akbar (Mujahadah Nisfussanah istilah Wahidiyah) di Kota Tebingtinggi. Namun harapan tersebut kandas lantaran tidak memperoleh restu MUI, dengan alasan MUI Tasikmalaya telah menyatakan sebagian ajaran Wahidiyah sesat.

“Padahal selama ini,  jamaah Wahidiyah tidak pernah ada ekses dalam menjalankan kegiatan. Cuma setelah kami punya rencana untuk mengadakan tablig akbar itu, pihak MUI gencar mengadakan safari  dari masjid ke masjid menyampaikan isi fatwa MUI dari Tasikmalaya sehingga Bakor Pakem ikut menyatakan Wahidiyah sesat” ungkapnya seraya berharap agar MUI (Pusat) segera mengeluarkan keputusan yang jelas tentang Wahidiyah agar ia bersama teman-teman  bisa aktif kembali mengadakan kegiatan di daerahnya.

Menurut informasi yang dihimpun AMUNISI, fatwa tentang Wahidiyah yang diterbitkan MUI Kota Tasikmalaya tahun 2005 berdasar  surat dari Forum Komunikasi Muda Mudi (Kampung) Kereteg yang memohon fatwa MUI atas ajaran Wahidiyah sebagaimana terdapat dalam Kumpulan Teks Kuliah Wahidiyah, diantaranya tentang sifat salab-jallab al-Ghauts yang menurut  penilaian MUI tidak ada satu petunjuk pun baik Al Quran, Al Hadits maupun qaul ulama yang menguatkan kepada sebagian ajaran Wahidiyah itu.

Atas penilaian tersebut MUI Kota Tasikmalaya memutuskan sebagian ajaran Wahidiyah sesat dan memohon agar aparat yang berwenang melarang, menutup dan membubarkan YPW, tidak hanya dalam wilayah Kecamatan Mangkubumi akan tetapi dalam wilayah Kota Tasikmalaya.

Merasa keputusan MUI itu tidak benar, YPW Pusat di  Pondok Pesantren Kedunglo Al- Mundhdhoroh Kota Kediri, Jawa Timur, melayangkan surat sanggahan, diantaranya berisi berupa dalil naqli yang bersumber dari Al Quran, Al Hadits serta qaul ulama yang melandasi sebagian ajaran Wahidiyah yang dipersoalkan MUI itu.

Disamping itu, pihak YPW juga minta agar MUI Kota Tasikmalaya mencabut (merubah keputusan) fatwa tersebut, karena apa yang dituduhkan kepada Wahidiyah, tidak benar. Akan tetapi permintaan YPW itu tidak ditanggapi MUI.  Artinya fatwa tersebut tidak dianulir, bahkan MUI Kabupaten Tasikmalaya pada 25 Mei 2007 lalu, pun ikut menerbitkan fatwa serupa, merujuk fatwa MUI Kota Tasikmalaya.

Atas fatwa itu jamaah Wahidiyah mengaku banyak memperoleh tekanan dan intimidasi sejumlah ormas, sehingga pada 13 September 2007, terjadi aksi anarkis  kelompok massa yang  merusak sejumlah rumah milik jamaah Wahidiyah dan membakar mushalla yang biasa digunakan untuk mujahadah (membaca sholawat Wahidiyah), di Kampung Kreteg, Kota Tasikmalaya.

 Beda Pemahaman

Peristiwa yang dialami jamaah Wahidiyah di Tasikmalaya itu, ternyata mengundang keperihatinan berbagai kalangan. Mantan Presiden RI KH Abdurrachman Wahid (Gus Dur) merasa tak nyaman atas peristiwa tersebut, sehingga pada 18 September 2007, Gus Dur menggelar konfrensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut Gus Dur minta agar Ketua MUI Kota dan Kabupaten Tasikmalaya segera ditangkap karena dinilai sembrono mendiskreditkan Wahidiyah sebagai aliran sesat tanpa melalui proses klarifikasi tabayun terhadap konsiderannya (Wahidiyah).

Sebagimana dikutip SKU Patroli (Edisi 243/th V. 1-7 Oktober 2007), Gus Dur dalam siaran persnya menekankan bahwa penangkapan ini mendesak menyusul aksi pembakaran mushalla dan perusakan sejumlah rumah milik pengamal Wahidiyah di Kota Tasikmalaya itu. Dan tindakan anarkis tersebut diduga kuat dipicu oleh munculnya fatwa MUI Tasikmalaya terhadap Wahidiyah.

Karenanya Gus Dur menginstruksikan kepada jajarannya agar memfasilitasi pertemuan MUI – YPW untuk melakukan klarifikasi tabayun sehingga permasalahan tersebut tidak semakin meluas. Instruksi mantan Presiden RI keempat itu ditanggapi positif oleh DPC PKB Kota Tasikmalaya sehingga pada 7 Oktober 2007 pertemuan MUI-YPW berhasil digelar di Kantor DPC PKB Tasikmalaya, bada ashar dan diakhiri dengan acara buka puasa bersama.

Setelah menerangkan kronologis keputusan MUI terhadap Wahidiyah, dalam pertemuan tersebut,  Ketua MUI Kota Taskmalaya KH Dudung Akasyah menerangkan Wahidiyah tidak sesat. Menurutnya, setelah mempelajari konteks (Ajaran Wahidiyah) aslinya, hal itu memang berbeda dengan yang disampaikan penceramah.

“Maka, saya memaksa kepada Ketua Komisi Fatwa (MUI Kota Tasikmalaya) untuk merubah redaksi keputusan (MUI). Karena saya Ketua MUI, saya tahu persis nuansa keputusan awal (fatwa sesat) itu,” ungkapnya seraya menyebutkan ada sejumlah ormas yang bersikeras agar Wahidyah dinyatakan sesat.

Menurut  Dudung, Wahidiyah adalah bagian dari toriqoh.  Ia tidak terima ketika ada kelompok lain yang menilai ajaran Wahidiyah selain dari sisi toriqoh (terminologi  tasawuf). Karenanya ia sangat mengutuk tindakan anarkis kepada jamaah Wahidiyah. “Wahidiyah adalah legal dan bukan ajaran sesat. Apalagi sholawatnya,” tegas Dudung Akasyah.

Hal senada juga disampaikan M. Maftuh Basyuni (kala itu Menteri Agama RI). Ketika dikonfirmasi AMUNISI perihal Wahidiyah, usai membuka Semiloka Prototipe Islamic Center di Indonesia (31-01-2008), di Masjid Istiqlal Jakarta. Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan Wahidyah tak ubahnya thoriqoh lainnya, seperti (thoriqoh) Qodiriyah dan sebagainya.

Akan tetapi beberapa waktu berselang, tatkala pernyataan (mantan) Ketua MUI Dudung Akasyah itu dikonfirmasi kepada pihak MUI Kota Tasikmalaya, setelah mengadakan pertemuan dengan jamaah Wahidiyah di Gedung Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Kota Tasikmalaya, pernyataan KH Dudung Akasyah dianulr lantaran dianggap pernyataan individu. “Keputusan MUI bukan keputusan orang perorang, tetapi keputusan bersama (Komisi Fatwa),” kata salah seorang pengurus MUI Kota Tasikmalaya.

Usai mengikuti pertemuan tersebut, jamaah Wahidiyah mengaku kecewa. Pasalnya, kala itu mereka  telah mendatangkan seorang Kyai dari Ponpes Kedunglo untuk menjelasan tentang kebenaran Wahidiyah,  tapi pihak MUI Kota Tasikmalaya hanya membolehkan jamaah Wahidiyah Tasikmalaya saja yang bisa mengikuti pertemuan, yang lainnya diminta keluar dari ruang pertemuan.

Itulah hal yang sangat disesalkan Jamaah Wahidiyah. Karena, mereka berharap dari pertemuan itu  fatwa tersebut bisa dicabut (dirubah), tapi kenyataanya malah kembali dikukuhkan lantaran tidak mencapai kesepahaman.

Dengan adanya keputusan seperti itu, Jamaah Wahidiyah menduga ada konspirasi di balik fatwa MUI itu dari orang atau kelompok yang mendiskreditkan Wahidiyah sebagai aliran yang menyimpang, sebagaimana diungkap Ketua MUI Kota Tasikmalaya pada pertemuan di kantor DPC PKB Kota Tasikmalaya.

Selain itu, hal yang ditengarai sebagai bentuk konspirasi ialah fatwa MUI Tasikmalaya tersebut dijadikan rujukan bagi MUI di beberapa daerah untuk menghalangi jamaah Wahidiyah mengadakan kegiatan. Padahal, kala itu, MUI Pusat tidak memberi kewenangan kepada MUI daerah mengeluarkan fatwa, kecuali berupa rekomendasi kepada MUI Pusat.

Membingungkan Umat

Penilaian MUI daerah terhadap Wahidiyah memang simpang siur. Meski ada di beberapa daerah yang menolak, namun banyak juga MUI yang menilainya positif dan memberikan rekomendasi kepada Wahidiyah untuk mengadakan kegiatan di tempat umum, satu diantaranya MUI Kota Denpasar. Menurut MUI Kota Denpasar, dalam surat rekomendasinya bernomor: A.030/MUI-DPS/I/2014, tertanggal 14 Januari 2014 (12 Rabiul Awal 1435 H.), menerangkan, bahwa:

 

  1. DP MUI Kota Denpasar sejak tahun 2007 telah mencermati dan memantau keberadaan serta kegiatan Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Propinsi yang berkantor di Banjar Kampung Islam Kepaon, Desa Pamongan, Denpasar Selatan ini, tidak menemukan adanya penyimpangan ajaran agama Islam atau penistaan terhadap agama tertentu di Indonesia serta tidak pernah mendapat laporan bahwa para pengikutnya melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan mengganggu ketertiban umum. Justru progam-program dan kegiantan-kegiatan organisasi/yayasan ini cukup banyak memberi manfaat dan pengaruh positif bagi peningkatan spiritualitas, pendidikan dan sosial-ekonomi umat Islam di Propinsi Bali pada umumnya dan para anggotanya pada khususnya.
  1. Dengan demikian, menurut kami (MUI Kota Denpasar- Red.) kegiatan Doa Bersama untuk Bangsa dan memperingati Maulid Muhammad Saw yang akan dilaksanakan pada Hari/tanggal: Jum’at, 24 Januari 2014 , pukul 20.00 Wita s.d. selesai, bertempat di Stadion Komyang Sujana (Lapangan Buyung), Jl. Gunung Agung Denpasar dari yayasan/organisasi ini layak untuk apresiasi dan diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Kami memberikan rekomendasi untuk pelaksanaannya, sesuai isi surat permohonan panitia.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh MA, ketika hendak dikonfirmasi perihal tersebut, enggan memberi keterangan.

 

 3,139 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *