AKBP Budiyanto : Tak Ada Toleransi Bagi Pelanggar Lalu Lintas

  • Share
akbp budiyanto
Kasubdit Penegak Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto Sik

JAKARTA,DOL- Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menjelaskan bahwa  Sebanyak 20.170 ranmor pelanggar lalu lintas & Angkutan jalan dilakukan
pemblokiran, Pemblokiran ini sudah terkoneksi dengan Kantor Samsat yang menampung data-data kendaraan bermotor. Hal ini mengacu pada ketentuan Hukum yang tertuang dalam Perundang-undangan  seperti UU No 8 th 1981 tentang KUHAP, pasal 211 s/d 216, UU No 22 tahun 2009 tentang
lalu lintas dan angkutan jalan,pasal 267 s/d pasal 269, danUU No 1 th 1946 tentang KUHP,
pasal 216.

“Pemblokiran terhadap kendaraan yang kena tilang sudah diatur dalam Undang-undang, ini bukan produk baru kok, jadi saya tegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggar lalu lintas. kenapa kami pertegas demikian? jawabnya simpel aja kok, satu kami ingin masyarakat Jakarta memiliki peradaban yang tinggi (Budaya tertib) ketika berkendara dijalan raya,dua,kami ingin menyadarkan bahwa nyawa kita itu berharga, jadi ketika pergunakanlah waktu yang ada untuk hidup yang lebih baik dengan tidak bertindak semaunya ketika berkendara,” Ujar Kasubdit Gakkum Dilantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto Dalam siaran persnya kepada Wartawan, Selasa (23/2).

Budi menambahkan bahwa pada Periode Agustus 2015 hingga Januari 2016 telah dilakukan
pemblokiran sebanyak 20.170 ( dua puluh ribu seratus tuju puluh ) kendaraan bermotor
yang digunakan sebagai alat untuk melakukan Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan,
dikarenakan pelanggarnya tidak memenuhi ke wajiban hukum.

“Mereka kami Blokir karena Tidak menghadiri sidang di Pengadilan ( psl 216 KUHP ) dan Tidak membayar pidana denda terhadap pelanggaran yg sudah divonis dan sudah ada penetapan ( Barang bukti tidak
diambil ),” imbuh-nya.

Jika tidak dilakukan pemblokiran,maka Peluang ini akan digunakan oleh pelanggar untuk melakukan pelanggaran hukum baru  yaitu  dengan modus membuat laporan Polisi palsu ,dengan alasan STNK atau SIM-nya  hilang .

“Nah yang kita waspadai itu adalah terciptanya pelanggaran Hukum baru yang dilakukan oleh si pelanggar,  Tindak pidana pemalsuan pasal 263 KUHP, apa jadinya jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut,” jelas Budi.

Bagi pengendara yang ingin buka blokiran maka diwajibkan melampirkan bukti telah membayar denda, Cek fisik kendaraan, foto copy STNK, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Mau buka blokir di samsat maka penuhilah ketentuan di atas , hingga saat ini sudah ada 327 pelanggar yang mengajukan untuk membuka blokir. jika tak mau waktu terbuang untuk hal semacam ini maka saya ingatkan jangan melanggar peraturan lalu lintas dan selalu lengkapi diri dengan kelengkapan dalam berkendara. Perlu saya tambahkan bahwa jika tidak memenuhi kewajiban hukum dengan tidak menghadiri sidang di Pengadilan maka akan  di kenakan Tindak Pidana dengan ancaman  penjara paling lama 4
( empat ) bulan lamanya,” tutup Budi.

 

Oleh : Yori/Dra/Lis

 544 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *