DPR Kecewa, Pendidikan Kedokteran Mahal dan Belum Maksimal

  • Share
IMAM SOEROSO
Imam Soeroso (foto: ist)

JAKARTA, DOL-Berapa kisaran biaya mahasiswa selama pendidikan di fakultas kedokteran? Paling sedikit kocek yang mesti dikeluarkan orangtua Rp 500 juta. Uang itu diperuntukan bagi uang pangkal, SPP prodi pendidikan, biaya peralatan praktik/laboratorium, dan lainnya. Jumlah itu bersifat relatif. Memang ada PTN pasang tarif di bawahnya. Tapi, angka itu bisa semakin tinggi lagi jika belajar di perguruan tinggi swasta (PTS) ternama.

Kenapa bisa begitu tinggi? Secara rinci dapat disebutkan, uang pangkal Rp 100 juta, SPP (tertinggi) sebesar Rp 47,5 juta per semester, dan biaya lainnya selama delapan semester sebanyak Rp 100 juta, maka angka seluruhnya ditaksir Rp 580 juta. Tidak semua PTN membandrol harga mahal, tapi tetap saja dana yang mesti dikeluarkan tak kurang dari Rp 300 juta.

Angka itu yang dikeluhkan masyarakat, terutama mereka yang ingin menyekolahkan anaknya di kedokteran. Jadi, jangan harap mimpi jadi dokter jika perekonomian pas-pasan, sekalipun angka kelulusan SMU-nya di atas rata-rata.

Memang agak aneh mahalnya sekolah kedokteran di PTN. Masalahnya, pemerintah mengucurkan anggaran APBN untuk seluruh PTN melalui BOPTN yang besarannya sampai ratusan miliar rupiah lebih per-tahun tiap PTN. Sementara dosen, selaku PNS pun mendapat gaji dari pemerintah.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari, tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan memberatkan orangtua dan mahasiswa itu sendiri. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

“Dengan adanya BOPTN, seharusnya beban biaya kuliah menjadi lebih ringan, bukan malah memberatkan. Banyak sekali keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya pendidikan tinggi,” ungkapnya kepada wartawan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Apa yang dikatakan politisi PKS itu dibenarkan beberapa warga Jakarta yang gagal menyekolahkan anaknya di kedokteran lantaran biaya pendidikan sangat tinggi. Mereka berharap pihak PTN maupun PT swasta meninjau kembali kebijakan atas uang pangkal dan biaya semester untuk fakultas kedokteran.

“Anak saya lumayan pintar, dan ingin jadi dokter. Tapi, saya nggak sanggup biaya dikedokteran mahal. Banyak orangtua nggak bisa menuruti keinginan anaknya. Kalau hal ini dibiarkan, negeri ini bakal kekurangan dokter,” papar Ulis, warga Jakarta Selatan.

Mahalnya biaya pendidikan bukan berarti tidak berdampak, sejauh ini persoalan yang muncul pada dunia kedokteran di negeri cukup serius. Salah satunya adalah jumlah dokter di Indonesia, tak sebanding dengan populasi penduduk.

Organisasi kesehatan dunia, World Health Organanization (WHO), mengisyaratkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia idealnya satu dokter melayani sekitar 2.500 penduduk. Atau setara dengan 40 dokter untuk per-100 ribu penduduk. Tapi faktanya, negara yang sudah merdeka 70 tahun, dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta orang, hanya memiliki dokter 80 ribuan orang. Itu artinya, sama saja 4.000 penduduk dilayani satu dokter. Sangat tidak ideal, memang.

Kenyataan lain yang tak kalah mirisnya, dokter yang ada sekarang ini lebih memilih buka praktik maupun bekerja di rumah sakit di kota besar. Sementara daerah terpencil, dan kepulauan tidak ada dokter. Kalaupun ada, itupun dokter umum yang baru lepas fakultas, dengan pengalaman minim untuk urusan penyakit serius. Mutunya masih rata-rata. Dokter magang (internship) ini memang sengaja di tempatkan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) daerah. Satu lokasi satu dokter umum.

Honor Ditilep

Lebih fantastis lagi ketika dokter umum mengambil spesialis, ini yang dikeluhkan para orangtua. Kabarnya ada fakultas kedokteran PTN mematok harga Rp 500 juta, alasannya untuk perbaikan fakultas dan biaya operasional. Kalau ini benarterjadi, sangat keterlaluan, mengingat seluruh kegiatan fakultas dibiayai oleh BOPTN.

Belum lagi persoalan setelah menjadi peserta PPDS, di mana calon dokter spesialis di tempatkan di RSUD, honor yang didapat dari pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp 5 juta per-bulan ludes digrogoti oleh oknum-oknum tertentu. Jika tidak diberikan, ancamannya adalah akan mendapat nilai buruk. Tentu saja hal itu akan mempengaruhi penilaian selama menjalani pendidikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, uang itupun rela dikorbankan.

Selain beban biaya tinggi, hal lain yang mesti dihadapi dokter internship ketika akan mengambil spesialis adalah rekomendasi dari pemerintah daerah sebagai acuan saat mendaftar di fakultas kedokteran sebagai pengampu pendidikan dokter spesialis.

Tidak mudah hal ini didapat, sekalipun dokter magang itu banyak memperoleh penghargaan. Sebab, karena berkaitan kuota PPDS di setiap PTN, rekomendasi itu biasanya diberikan kepada dokter internship putra/putri pejabat setempat yang notabene mutunya tidak lebih tinggi dari rekan sejawatnya.

Anggota Komisi IX DPR Azhar Romli yang membidangi kesehatan mengaku terkejut ketika mendengar honor peserta PPDS yang tengah magang RSUD sebesar Rp 5 juta/bulan diduga dipotong sebagian, bahkan ditelep oleh oknum Kemenkes setempat.

“Pemotongan honor itu Pungli. DPR memang belum ada bukti. Tapi bukan berarti kami tidak menanggapi serius. Karena itu, diharapkan kepada masyarakat agar melapor ke DPR jika mengetahui praktik itu,” kata Azhar Romli kepada wartawan, baru-baru ini.

Sebagai pengawas, lanjutnya, DPR akan meminta Menkes menindak tegas oknum pemotong honor peserta PPDS. “Bila perlu dicopot. Enak saja mengambil hak orang, memotong tanpa kejelasan,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi IX DPR lainnya, Imam Soeroso. Bahkan ia mengingatkan, bahwa mengambil atau memotong honor peserta PPDS bukan saja tindakan Pungli, tapi juga korupsi. Mengingat PPDS adalah program pemerintah bagi dokter umum yang ingin mengambil spesialis.

“PPDS itu program pemerintah, dibiayai dari APBN. Nah, jika honor itu dipotong, bahkan dirampas seluruhnya, ya, itu kejahatan namanya. Korup. Harus diambil tindakan, harus ada sanski bagi pelakunya,” tegas Imam Soeroso kepada wartawan, baru-baru ini.

Program pemerintah dimaksud sebagaimana diatur Permenkes No. 535/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik jo Permenkes No. 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.

Menurut Imam Soeroso, saat ini ada sekitar 1.000 dokter umum yang tengah mengambil spesialis di seluruh Indonesia. Baik sebagai peserta PPDS, dimana biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah lewat program Kemenkes, maupun belajar dengan biaya sendiri.

“Bagi peserta PPDS, nantinya akan ditempatkan di daerah. Dengan begitu daerah memiliki dokter spesialis, yang selama ini tidak ada. Tapi saya prihatin, kenapa ada oknum tega memotong dan meng-korup honor mereka,” katanya keheranan.

Dua politisi ini juga menyayangkan mahalnya uang pendidikan calon dokter spesialis yang dipungut PTN. Menurut Azhar Romli dan Imam Soeroso, mestinya murah dan bila perlu dibebaskan. Mengingat pembangunan kampus PTN dan biasa operasionalnya menjadi bagian yang dibiayai pemerintah (APBN) melalui bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN). Termasuk dosennya, digaji oleh pemerintah.

“Kasihan masyarakat yang ekonominya pas-pasan, tidak bisa menyekolahkan putra-putrinya di kedokteran terkendala biaya pendidikannya mahal. Ya, mulai dari kuliah pertama jadi dokter umum, sampai jadi dokter spesialis,” ujar Azhar Romli seraya menambahkan biaya kuliah awal kedokteran saja mesti merogoh kocek ratusan juta rupiah.

Padahal, lanjut dia, Indonesia masih kekurangan dokter spesialis untuk layanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil mapun kepulauan. Pemerintah mestinya mampu mengendalikan persoalan ini, agar banyak dokter umum mengambil spesialis. Misalnya, setiap siswa lulusan SMA yang pintar dan ingin jadi dokter tapi orangtuanya miskin, harus diberikan bea siswa agar bisa kuliah di fakultas kedokteran. (Budi S/H. Sinano Esha/dra)

 611 total views,  3 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *